Rapat koordinasi penyederhanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi Tahun 2025.

Jumat, 24 Januari 2025 - 20:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

DAIRI SUMUT, MITRA MABES COM- Penjabat Bupati Dairi Surung Charles Bantjin di dampingi Asisten perekonomian dan Pembangunan Suasta Ginting,pimpinan Rapat koordinasi (Rakor) tentang penyederhanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 yang bertempat diruang Rapat Bupati Dairi Kamis,(23/1/2025).

 

Sehubungan dengan dimulainya penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 dan untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik,tepat sasaran dan kepatuhan terhadap harga Eceran Tertinggi( HET) berlaku, sebagaimana pemenuhan amanat peraturan Perundang -undangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi.

 

Dalam sambutannya penjabat Bupati Dairi Surung Charles Bantjin mengatakan agar rantai distribusi pupuk subsidi untuk para petani dikabupaten Dairi bisa disederhanakan.

 

Tujuan penyederhanaan rantai distribusi tersebut menurutnya dapat memangkas biaya transportasi pupuk dari distributor hingga ke tangan kelompok tani (Poktan) sehingga harga pupuk bersubsidi tidak tinggi dan sesuai dengan HET dan memberikan kemudahan bagi para Poktan untuk mendapatkan pupuk,” ucap Pj Bupati Dairi.

 

Selanjutnya Pj Bupati mengatakan salah satu penyederhanaan, para kepala Desa dapat mewakili kelompok tani untuk mengambil pupuk dikios. Karena itu mari kita bicarakan dan bahas regulasinya sehingga bisa menemukan solusi terbaik dan sesuai dengan aturan.

Termasuk bantuan dari distributor maupun kios agar ada sinkronisasi harga sehingga harga pupuk tidak tinggi sampai di tangan petani,” ujarnya.

 

Mengakhiri arahannya Pj Bupati juga menjelaskan jika kondisi stok pupuk di kabupaten Dairi untuk masa tanam aman dan mencukupi. Terkait petani yang tidak bisa mendapatkan pupuk, hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan belum masuk dalam kelompok tani,karena salah satu syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi harus terdaftar dalam kelompok tani.

 

(Editor: Hasmar)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

1 Truck Bantuan Kemanusiaan Dari Polres Samosir untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera Utara 
PT Socfindo kebun Seumanyam Salurkan Sejumlah Bantuan Ke pada Warga Musibah Pasca bencana banjir Bandang.
Pemerintah Desa Pasie Keubeudom Tambahkan Bantuan Sembako Melalui Dana Tanggap Darurat 
Paparkan Dampak Banjir di MAN 2 Langkat Kepada Wamenag, Kepala MAN 2 Langkat Mohonkan Pembenahan Segera
Ketua DPRD Tanjab Barat Tinjau Lokasi Tanah Keterpakaian di RSUD Suryah Khairuddin, Cari Solusi Terbaik untuk Semua Pihak
Bupati Anwar Sadat Hadiri Pisah Sambut Kepala Kanwil Ditjen PAS Jambi, Wujudkan Sinergi Baru Pemasyarakatan
Polres Tanjab Barat Gagalkan Peredaran Narkoba di Pasar Merlung, Dua Pelaku Ditangkap dengan Barang Bukti 3,46 Gram Sabu
Maraknya Gudang Penimbunan Crude Palm Oil (CPO)Di Jalan Wajok Hulu : Minta APH Bertindak

Berita Terbaru

NASIONAL

Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometerologi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025. {==================================} Dasar Hukum: Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 552 tahun 2025 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometerologi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025. Dalam rangka Mengatasi melangkah bahan bakat minyak (BBM) pasca terjadi bencana Hidrometerologi dan dampak sosial di Kabupaten Tapanuli Utara, maka telah disepakati beberapa hal sebaga berikut. Pembagian bahan bakar minyak (BBM) Penggunaan jerigen terhitung mulai tanggal (06-09/12/2025) tidak dilanyani. Untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, pengunaan jerigen dapat dilanyani dengan surat rekomendasi yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Penjualan BBM jenis pertalite, pertamax, solar untuk kendaraan roda 4 maksimal 20 liter, kendaraan roda 6 atau lebih maksimal 30 liter, dan untuk sepedah motor maksimal 3 liter baik produk pertalite dan pertamax. Untuk terbitnya penyaluran, pihak SPBU menyediakan jalur pengisian untuk masing-masing pengguna sepeda motor dan mobil. Pengamanan situasi dilapangan: TNI, Polri serta pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan serta kepala bagian ekonomi dan sumber daya alam sekertaris Daerah mengawasi dan menertibkan penyaluran bahan bakar minyak kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk mengurangi kemacetan, pihak keamanan TNI, Polri dan Dinas perhubungan melakukan penertiban lalu lintas dilokasi SPBU. Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah yang tidak memiliki SPBU di sertai dengan surat rekomendasi yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui kepala bagian perekonomian dan SDA. Harga eceran tertinggi di tingkat pengecer adalah Rp.13.000/liter untuk jenis pertalite, Rp.10.000/liter untuk jenis biosolar serta Rp. 16.000/liter untuk jenis pertamax. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama aparat keaman TNI, Polri dan kejaksaan secara bersama-sama melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pendistribusian BBM ke wilayah yang tidak memiliki SPBU.

Berita Terkait

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:30 WIB

1 Truck Bantuan Kemanusiaan Dari Polres Samosir untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera Utara 

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:12 WIB

PT Socfindo kebun Seumanyam Salurkan Sejumlah Bantuan Ke pada Warga Musibah Pasca bencana banjir Bandang.

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:10 WIB

Pemerintah Desa Pasie Keubeudom Tambahkan Bantuan Sembako Melalui Dana Tanggap Darurat 

Sabtu, 6 Desember 2025 - 14:18 WIB

Ketua DPRD Tanjab Barat Tinjau Lokasi Tanah Keterpakaian di RSUD Suryah Khairuddin, Cari Solusi Terbaik untuk Semua Pihak

Sabtu, 6 Desember 2025 - 14:02 WIB

Bupati Anwar Sadat Hadiri Pisah Sambut Kepala Kanwil Ditjen PAS Jambi, Wujudkan Sinergi Baru Pemasyarakatan

Berita Terbaru

NASIONAL

Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometerologi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025. {==================================} Dasar Hukum: Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 552 tahun 2025 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometerologi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025. Dalam rangka Mengatasi melangkah bahan bakat minyak (BBM) pasca terjadi bencana Hidrometerologi dan dampak sosial di Kabupaten Tapanuli Utara, maka telah disepakati beberapa hal sebaga berikut. Pembagian bahan bakar minyak (BBM) Penggunaan jerigen terhitung mulai tanggal (06-09/12/2025) tidak dilanyani. Untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, pengunaan jerigen dapat dilanyani dengan surat rekomendasi yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Penjualan BBM jenis pertalite, pertamax, solar untuk kendaraan roda 4 maksimal 20 liter, kendaraan roda 6 atau lebih maksimal 30 liter, dan untuk sepedah motor maksimal 3 liter baik produk pertalite dan pertamax. Untuk terbitnya penyaluran, pihak SPBU menyediakan jalur pengisian untuk masing-masing pengguna sepeda motor dan mobil. Pengamanan situasi dilapangan: TNI, Polri serta pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan serta kepala bagian ekonomi dan sumber daya alam sekertaris Daerah mengawasi dan menertibkan penyaluran bahan bakar minyak kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk mengurangi kemacetan, pihak keamanan TNI, Polri dan Dinas perhubungan melakukan penertiban lalu lintas dilokasi SPBU. Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah yang tidak memiliki SPBU di sertai dengan surat rekomendasi yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui kepala bagian perekonomian dan SDA. Harga eceran tertinggi di tingkat pengecer adalah Rp.13.000/liter untuk jenis pertalite, Rp.10.000/liter untuk jenis biosolar serta Rp. 16.000/liter untuk jenis pertamax. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama aparat keaman TNI, Polri dan kejaksaan secara bersama-sama melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pendistribusian BBM ke wilayah yang tidak memiliki SPBU.

Sabtu, 6 Des 2025 - 15:13 WIB