SERGAI/MBS-Terkait oknum Ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, berinisial S diketahui rangkap jabatan menjadi Ketua P3A Muara Desa Bogak Besar dinilai menyalahi ketentuan.
“Tidak bisa lah. Harus pilih lah salah satunya,”demikian ditegaskan Kasi PMD Kecamatan Teluk Mengkudu, Reza Kurniawan, kepada wartawan Selasa (9/5) malam.
Pihak Pemerintah Kecamatan Teluk Mengkudu, kata Reza, nanti akan mengkonfirmasi Kepala Desa Bogak Besar dan Ketua BPD tersebut.
“Nanti kita cari solusinya ya. Ya nanti kita tanya yang bersangkutan dan Kepala Desa,”ucapnya.
Oknum Ketua BPD Bogak Besar Diduga ‘Main’ Proyek
Sebelumnya diberitakan, Oknum Ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, berinisial S diduga sebagai pelaksana proyek.
Diketahui, oknum tersebut juga sebagai Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Muara Desa Bogak Besar yang saat ini menerima program bantuan dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS) Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera II.
Sesuai papan informasi proyek tersebut di lokasi, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2023 dengan 3 kelompok penerima program yakni P3A Muara, P3A Kuala Bogak, dan P3A Tirta Bogak
dengan masing-masing jumlah dana Rp 195.000.000.
Namun tidak ada tercantum volume seperti panjang dan lebar bangunan tersebut, hanya saja jangka waktu pelaksanaan 70 hari kalender dengan penanggung jawab proyek PPK O&P SDA III.
Dalam kegiatan tersebut, Oknum Ketua BPD itu berdalih hanya sebagai pekerja dan sebagai Ketua P3A Muara, hingga dinilai mengabaikan fungsi, kewajiban dan larangan sebagai BPD.
Informasi diterima wartawan, oknum Ketua BPD inisial S diduga mengkoordinir tiga kegiatan proyek tersebut diantaranya memasang plang, mengurusi bahan material bangunan, hingga mencari tukang/pekerja.
Diketahui, BPD itu dilarang diantaranya menjadi sebagai pelaksana proyek dan menyalahgunakan wewenang, mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Menanggapi hal itu, Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Serdang Bedagai, M. Nur Bawean didampingi Sekretaris Aziz Tanjung, Selasa (9/5/2023) kepada wartawan mengatakan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi diantaranya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Nah, BPD bukan malah berperan atau ikut serta dalam pembangunan pemerintah.
“Apabila menyalahi ketentuan yang berlaku, FKI 1 Sergai mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan tindakan hukum,”tegasnya.
Terpisah, Ketua BPD Bogak Besar inisial S saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan bahwa dirinya sebagai Ketua BPD Bogak Besar.
“Ia saya emang betul ketua bpd,mohon maaf pak saya bukan pelaksana proyek,tapi saya cumn seorang buruh bangun,dan saya juga bukan berperan penting di dalam program BWSS II khususnya di Desa Bogak Besar,”ujarnya.(Sopiyan Perss yan)
