Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Zoom Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas LKPD Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Rabu, 16 April 2025 - 16:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanjungbalai- MitraMabes. Com Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina ikuti zoom entry meeting pemeriksaan terinci atas LKPD Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang dilaksanakan serentak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bertempat di Command Centre, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (14/4/2025)

 

Turut hadir Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kepala Inspektorat Fitra Hadi, Kepala BPKPAD Siti Fatimah, Sekretaris Dewan Hamdani dan OPD terkait lainnya

 

Pemeriksaan LKPD bertujuan memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

 

Fokus pemeriksaan meliputi kesesuaian laporan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

 

Pemeriksaan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 30–32 hari kalender, dimulai pada tanggal 11 hingga 14 April 2025 oleh 31 tim pemeriksa yang tersebar ke seluruh entitas

 

Lingkup pemeriksaan meliputi seluruh laporan utama dalam LKPD, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, hingga Catatan atas Laporan Keuangan.

 

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI menekankan pentingnya komunikasi aktif antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa untuk mendukung proses pemeriksaan yang bermanfaat dan menghasilkan rekomendasi yang relevan demi peningkatan tata kelola keuangan daerah.

 

“Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan standar minimal pengelolaan keuangan yang baik dan wajib dicapai. Selain itu, setiap entitas diimbau menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara optimal.” Ucapnya.

 

Sebagai penutup, BPK menegaskan bahwa pemeriksa wajib mematuhi kode etik, menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas dalam setiap proses pemeriksaan. Dilarang keras adanya gratifikasi atau diskusi hasil pemeriksaan di luar ruang lingkup kerja resmi.

 

Dengan terlaksananya entry meeting ini, diharapkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat bekerja sama secara optimal untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024(A.A)

Berita Terkait

Menu MBG Dapur Pasemah Air Keruh Dipertanyakan, SPPG Diduga Intimidasi Wartawan, APH Diminta Audit Menyeluru
Viralnya Postingan Menu MBG di Sosial Media, Aktivis: Ini Bentuk Partisipasi Masyarakat*
Plt Menumpuk di Dinas Strategis, Pertanyakan Keseriusan Wali Kota Pagaralam dalam Memimpin
Kapolres Nganjuk Gandeng MUI, Perkuat Benteng Deradikalisasi dan Cegah Penyakit Masyarakat
Kapolres Nganjuk Audiensi dengan Komandan POM TNI – AD, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
Perkuat Sinergi Lintas Gereja, Kapolres Nganjuk Jamin Pengamanan Ibadah Umat Nasrani
Babinsa Sungai Bengkal Perkuat Sinergi Tiga Pilar Jelang Pilkades Serentak di Muara Tabir
Bupati Bantaeng Buka Konkerkab PGRI Tahun 2026, Tegaskan Komitmen Penguatan SDM dan Peran Guru

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 22:47 WIB

Menu MBG Dapur Pasemah Air Keruh Dipertanyakan, SPPG Diduga Intimidasi Wartawan, APH Diminta Audit Menyeluru

Rabu, 11 Februari 2026 - 21:19 WIB

Plt Menumpuk di Dinas Strategis, Pertanyakan Keseriusan Wali Kota Pagaralam dalam Memimpin

Rabu, 11 Februari 2026 - 20:40 WIB

Kapolres Nganjuk Gandeng MUI, Perkuat Benteng Deradikalisasi dan Cegah Penyakit Masyarakat

Rabu, 11 Februari 2026 - 20:35 WIB

Kapolres Nganjuk Audiensi dengan Komandan POM TNI – AD, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Rabu, 11 Februari 2026 - 20:25 WIB

Perkuat Sinergi Lintas Gereja, Kapolres Nganjuk Jamin Pengamanan Ibadah Umat Nasrani

Berita Terbaru

BERITA UTAMA

KLARIFIKASI RESMI TERKAIT KEJADIAN DI DESA AMBARAWA

Rabu, 11 Feb 2026 - 23:18 WIB