Mitra mabes| Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan melalui program “Ibu Berkunjung” atau Indung Ngalongok, yang akan dimulai dalam beberapa pekan mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia memimpin Apel Gabungan di Lapangan Setda Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Senin (14/4/2025).
Dalam amanatnya, Wabup Putri menekankan bahwa kunjungannya tidak hanya akan menyasar kantor kecamatan, tetapi juga akan menyentuh langsung desa-desa yang mendapat banyak laporan keluhan dari masyarakat. Laporan-laporan tersebut, ungkapnya, masuk melalui akun Instagram pribadinya.
“Selain yang ada di kecamatan, saya akan mengunjungi ke beberapa desa yang ada di kecamatan tersebut berdasarkan laporan warga atas keluhan dari masyarakat melalui akun Instagram saya. Melalui Instagram saya banyak sekali mendapatkan keluhan atau permintaan dari masyarakat untuk mengecek desa. Jadi yang masuk ke dalam laporan akan didatangi secara acak ketika saya mendatangi kecamatan tersebut,” ungkap Putri dengan tegas.
Putri menghindari penggunaan istilah “sidak” karena dianggap terlalu keras. Sebagai gantinya, ia memilih menggunakan istilah “Ibu Berkunjung” atau Indung Ngalongok, yang menurutnya memiliki makna lebih penuh kasih sayang namun tetap tajam dalam pengawasan.
“Bahasa yang saya pakai tidak pakai ‘sidak’ karena terlalu keras. Namun kalau ‘Ibu Berkunjung’ atau ‘Indung Ngalongok’, artinya lebih ke rasa kasih sayang untuk memperhatikan tiap kecamatan secara detail. Sehingga ketika berkunjung terdapat sampah secara signifikan, langsung dengan sigap kerja bakti bersama untuk membersihkan,” jelasnya.
Dalam program ini, Wabup Putri menargetkan 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Meski belum mengungkapkan jadwal pastinya, ia memastikan semua kecamatan akan tersentuh.
Ia juga mengungkapkan bahwa tujuan utama dari kunjungan ini adalah mengecek kebersihan, pelayanan, dan kedisiplinan pegawai di kecamatan maupun desa. Ia bahkan mendorong setiap kecamatan memiliki inovasi dalam penanganan sampah agar masyarakat tidak lagi sembarangan membuang sampah.
Selain kebersihan, ia turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan. Jika jalan berada di bawah kewenangan provinsi, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Namun jika merupakan kewenangan kabupaten, maka akan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Program ini dinilai menjadi senjata baru Pemerintah Kabupaten Garut dalam memperkuat pengawasan dan pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana pengawasan langsung dari warga, tidak ada lagi ruang untuk menutup-nutupi persoalan di bawah.
“Yang merasa desanya punya masalah, bersiaplah. Saya bisa datang kapan saja,” katanya. ( D. Ramdani )
