Bekasi,Mitra Mabes.Com –Usai di demo LSM Sniper beberapa waktu yang lalu, karena di duga BPN terbitkan SHGB di laut yang berlokasi di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kab Bekasi, akhirnya Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Darman Satia Halomoan Simanjuntak SH memberikan penjelasan kepada media.
Di jelaskan bahwa setelah di lakukan pengecekan, di temukan telah ada nya terjadi perubahan data pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2021—2022. Dari hasil pengecekan melalui melalui situs peta digital Bhumi ATR, yakni semula pelaksanaan program PTSL tersebut menghasilkan sertifikat hak milik di wilayah perkampungan atau daratan.
Kronologis
Pada bulan Juli 2022 terdapat perubahan data secara ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur pendaftaran menjadi untuk atas nama 14 orang dengan luas 72 hektare di wilayah perairan atau laut yang kini telah dipagar bambu. Dan pada tahun 2021 terbit hak milik atas nama 64 orang seluas 11 hektare untuk 89 bidang dan lokasi di darat di perkampungan.
Tetapi heran nya, Darman menambahkan bahwa bulan Juli 2022 terdapat perubahan data secara ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur pendaftaran menjadi untuk atas nama 14 orang dengan luas 72 hektare di wilayah perairan atau laut yang kini telah dipagar bambu.
Meyakini adanya temuan tersebut, jauh sebelum viral, Darman mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN pada tanggal 10 Desember 2024 sekaligus meminta untuk menginvestigasi mendalam atas temuan perubahan data tersebut. Karena kalau tidak sesuai dengan prosedur, secara hukum tidak sah. Untuk membuktikan, BPN Kab Bekasi sudah menyurati dan meminta aktivitas investigasi kepada inspektorat pusat.
Dan akhirnya, permintaan investigasi melalui surat permohonan itu pun sudah direspons oleh inspektorat dengan menjadwalkan pengumpulan data dan keterangan ke Kabupaten Bekasi, dan di janjikan Minggu depan.
” Saya pastikan, ini ada oknum yang bermain, sehingga saya melaporkan jauh hari sebelum viral, dan inspektorat adalah lembaga yang kredibel akan mengusut laporan tersebut, dan di pastikan surat yang tidak SAH, secara otomatis tidak berlaku,” Tegas Darman.
( Eyp )
