Indramayu MBS,- Wakil Bupati Syaefudin bersama toko masyarakat Warjo dukung satgas anti-Premanisme, di Rumah Makan Panoram desa Tambak Indramayu Jawa Barat, Selasa (13/05/2025).
Dalam hal ini, dukungan terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat Indramayu. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan kondisi aman dan nyaman, terutama untuk mendukung masuknya investasi ke daerah.
Toko masuarakat Warjo menerangkan,” sikap tegas menolak segala bentuk aksi premanisme. Ia menilai kehadiran preman, baik secara individu maupun kelompok, sangat merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Lebih lanjut, saya sangat mendukung adanya satgas pemberantasan premanisme. Negara jangan sampai kalah oleh gerombolan preman, karena yang dirugikan bukan satu dua orang saja, melainkan masyarakat luas,” tegas Haji Warjo saat ditemui
Menurutnya, keberadaan preman bisa menjadi ancaman serius terhadap iklim investasi di Indramayu. Ia berharap, dengan kondisi keamanan yang terjaga, investor dari luar daerah dapat lebih percaya diri untuk membuka usaha atau pabrik di wilayah tersebut, sehingga bisa membantu mengurangi angka pengangguran,” harap Warjo.
Menutut wakil Bupati Indramayu Syaefudin mengatakan,” Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemberantasan premanisme, yang menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat,” ucapnya.
“Kita ingin investasi di Indramayu benar-benar aman dan nyaman. Ini sejalan dengan visi Indramayu reang, aman, dan nyaman. Pemerintah juga berkomitmen mempermudah perizinan agar para investor merasa dilayani dan dilindungi,” ujar Saefudin kepada awak media di tempat yang sama.
Ia menambahkan, dalam upaya menciptakan kondusivitas daerah, bukan hanya aparat keamanan yang berperan, tetapi juga dukungan media dan masyarakat sangat dibutuhkan.
“Kita tidak ingin ada lagi aksi premanisme yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Mari bersama kita jaga Indramayu agar tetap terbuka dan ramah bagi investor,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Indramayu juga berharap masyarakat dapat membedakan antara organisasi masyarakat (ormas) yang legal dan menjalankan fungsi sosial, dengan preman yang bertindak di luar hukum. Langkah tegas hanya akan diarahkan kepada pihak-pihak yang terbukti mengganggu keamanan dan kenyamanan publik.
(Thoha)
Dengan adanya gerakan anti-premanisme yang sudah digaungkan hingga tingkat pusat, serta penguatan dari daerah, masyarakat berharap perubahan nyata bisa segera dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
