Sergai MBS Koalisi pewarta dan LSM laporkan ke kejatisu tentang penyalah gunaan anggaran dana desa di kab.sergai
Koalisi Pewarta dan LSM, bersama masyarakat, melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Serdang Bedagai . Laporan tersebut, yang sebelumnya disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk tindakan lebih lanjut. Jumat 13/9/2024.
Menurut hasil investigasi yang tersebar di berbagai media, ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur, khususnya di 27 desa kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, proyek tersebut adalah pembangunan jalan setapak dengan menggunakan paving block. Meski Dana Desa yang disalurkan ke desa-desa ini mencapai miliaran rupiah, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dianggap kurang optimal.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik pada lingkup pekerjaan yang dipimpinnya. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, atau satuan lainnya yang setingkat.
Beberapa istilah yang hampir sama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah PPK, PPK-SKPD dan PPTK yang memiliki fungsi dan tugas yang berada. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen. Memiliki tugas pokok berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah antara lain: penetapan rencana pengadaan barang/jasa; menerbitkan surat penunjukan pemenang tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan mempersiapkan, menandatangani kontrak kerjan antara pemerintah dengan penyedia Kontraktor dan konsultan. Selanjutnya PPTK merupakan singkatan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada satuan kerja SKPD yang melaksanakan sati atau beberapa kegiatan program proyek sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran. SKPD pungsinya penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Sedangkan pada tingkat satuan kerja SKPD, fungsi PPTK di atur dalam PP 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 12 ayat 5 dan 6 yaitu pengendalian pelaksanaan kegiatan. pelaporan perogres kemajuan pelaksanaan kegiatan dan menyusun dokumen Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan.
Peran serta BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)Sangat dibutuhkan ikut serta mengaudit dana desa di 27 desa yang berada di kecamatan Dolok Masihul yang diduga korupsi penggunaan dana desa.
Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Koalisi Pewarta dan LSM mendesak APIP, SKPD, BPKP, agar bekerja lebih serius dalam pengawasan dengan melibatkan pihak sosial kontrol, sesuai amanat Pejabat NEGARA disarankan ikut serta Mereka juga meminta audit terbuka terhadap penggunaan Dana Desa di desa – desa tersebut, serta di publikasi hasil audit demi transparansi.
Bukan hanya itu namun adanya Dugaan monopoli dalam pengadaan paving block oleh satu pengusaha yang mendapat restu pemerintah juga menjadi sorotan. Praktik ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, program BUMDes di desa-desa tersebut dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Editor : Alim MBS
