Target Besar Menanti, Pemkab Dairi Distribusikan SPPT PBB-P2 dan DHKP 2025

Senin, 24 Maret 2025 - 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

Dairi – Sumut, Mitramabes– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyerahkan atau mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2025 di Balai Budaya Sidikalang, Senin (24/3/2025).

 

Penyerahan tersebut dibuka oleh Bupati Dairi, Vickner Sinaga didampingi Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala yang juga dihadiri Asisten Pemerintahan, Jonny Hutasoit, Kepala Bapenda Sumut yang diwakili Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Ahmad Yamin, para kepala OPD, para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Dairi juga dari Bank Sumut dan undangan lainnya.

 

Sebagai agenda rutin, pendistribusian SPPT PBB-P2 dan DHKP Tahun 2025 bupati menegaskan berbagai upaya akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor PBB untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagai aparat pemerintah, Vickner menghimbau para pihak terkait untuk meningkatkan Sense of Crisis (red;Kepekaan).

 

“Misi kita adalah Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera, Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, dan ini membutuhkan kepekaan dari kita para aparat di pemerintahan. Pengalaman saya selama ini melatih saya untuk lebih peka pada keadaan sekeliling. Itu yang ingin saya tularkan disini. Mari kita ekstra kerja keras. Kalau masih ada diantara kita yang tidak peka pada sekitar, Ini harus kita ubah,” katanya.

 

“Perlu saya sampaikan bahwa target PBB-P2 Tahun 2025 yang cukup besar, saya yakin bisa tercapai dengan cara Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif. Mari bahu membahu mencapai target besar ini. Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk bertanggung jawab memastikan seluruh jajaran melunasi kewajiban PBB-P2 sebelum jatuh tempo dan ini menjadi indikator evaluasi oleh pimpinan OPD kepada jarannya,” tegasnya lagi.

 

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Fatimah Boang Manalu mengatakan Penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2 Tahun 2025 bertujuan bertujuan untuk memastikan sistem dan prosedur penagihan pajak berjalan lancar, sekaligus meningkatkan penerimaan PBB-P2 tahun 2025.

(Editor Hasmar)

Berita Terkait

Tim SAR Dit Samapta Polda Kalbar Berjibaku Padamkan Karhutla di Kubu Raya
Polda Kalbar Berhasil Ungkap 11 Kasus Narkoba, Amankan 19 Tersangka dan 28.124,84 Gram Sabu, Selamatkan 224 Ribu Jiwa
Klarifikasi Pemberitaan SPBU 65.783.01 Rasau Jaya
SIDANG PERKARA KASUS DUGAAN KORUPSI PDAM LEBAK MULAI DIGELAR, KUASA HUKUM SIAP AJUKAN KEBERATAN DAN BUKA-BUKAAN
Operasi Keselamatan Kapuas 2026 di Pontianak Fokus Edukasi dan Keselamatan Pengendara
Ponco Darmono Angkat Suara Soal Isu Penggantian Menteri KKP: “Saatnya Tokoh Maritim Sejati Memimpin!”
Anggota Polsek Rangkasbitung Polres Lebak Giat Patroli Perbakan Cek ATM Bank BRI dan Cctv
KSPKT I Polsek Rangkasbitung Polres Lebak Giat Patroli Mobile Ke Jalan Jendral Ahmad Yani Rangkasbitung

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 23:05 WIB

Tim SAR Dit Samapta Polda Kalbar Berjibaku Padamkan Karhutla di Kubu Raya

Rabu, 4 Februari 2026 - 22:58 WIB

Polda Kalbar Berhasil Ungkap 11 Kasus Narkoba, Amankan 19 Tersangka dan 28.124,84 Gram Sabu, Selamatkan 224 Ribu Jiwa

Rabu, 4 Februari 2026 - 20:24 WIB

Klarifikasi Pemberitaan SPBU 65.783.01 Rasau Jaya

Rabu, 4 Februari 2026 - 20:12 WIB

SIDANG PERKARA KASUS DUGAAN KORUPSI PDAM LEBAK MULAI DIGELAR, KUASA HUKUM SIAP AJUKAN KEBERATAN DAN BUKA-BUKAAN

Rabu, 4 Februari 2026 - 20:05 WIB

Operasi Keselamatan Kapuas 2026 di Pontianak Fokus Edukasi dan Keselamatan Pengendara

Berita Terbaru