Mitramabes,Com,Pontianak Kalbar Tim LPRI Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia ( Muhammad ) menghubungi H.Subhan Nur ,Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat ,
H.Subhan Nur angkat bicara terkait Penutupan 5 kantor Unit Pemeliharaan Jalan Jembatan ( UPJJ ) dan 1 Kantor Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi ( UPTLBK )/25/1/2024/
Dinas PUPR prov.kalbar yang berada pada Dinas PUPR Provinsi Kalbar pada tahun 2020 lalu oleh Gubernur Sutarmidji pada waktu itu dengan alasan efesiensi dan penghematan anggaran, ternyata kini menimbulkan masalah karena banyak aset dari unit pelaksana tersebut diantaranya berupa alat berat dan besi jembatan serta berbagai peralatan laboratorium teknis untuk pengujian mutu beton, raib entah kemana dan menjadi tidak terurus.Begitu juga dengan eks kantornya juga banyak yang rusak.
Ketua Komisi IV DPRD Kalbar H.Subhan Nur menyoroti permasalahan kerusakan dan hilangnya aset di eks kantor UPJJ dan UPTLBK pada Dinas PUPR Kalbar yang seharusnya tidak boleh terjadi .Karena aset yang nilainya milyaran Rupiah tersebut dibeli dari dana APBD KalBar.
Fihak Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BAKD ) dan Dinas PUPR Kalbar harus bertanggungjawab kemana keberadaan aset berupa alat berat,besi jembatan dan peralatan laboratorium teknik tersebut. Apakah dijual atau hilang dicuri.Jika dijual harusnya dilakukan lelang secara terbuka.Kalaupun hilang harus ada laporan polisinya. Subhan sangat menyayangkan raibnya aset milik pemda Kalbar ini.Semuanya dibeli dengan susah payah dari APBD di masa kepemimpinan Gubernur Kalbar sebelumnya.
Selain raibnya aset tersebut, Penutupan 5 unit UPJJ oleh kebijakan Pemerintahan Gubernur Sutarmidji waktu itu juga berpengaruh pada perbaikan tanggap darurat jalan dan jembatan yang rusak di Kalbar.Karena tidak ada lagi yang bertanggungjawab mengurusnya.Liat saja disejumlah ruas jalan provinsi di beberapa Kabupaten di kalbar rumput di bahu jalan sudah tak terurus sehingga menutupi badan jalan yang sangat membahayakan keselamatan pengendara.Begitu juga dengan banyaknya lubang lubang di jalan akibat tingginya curah hujan dan beban berlebih angkutan yang dulunya di tangani UPJJ.Sekarang tidak ada yang bertanggungjawab lagi. Begitu juga dengan pengujian mutu beton dan material konstruksi lainnya yang sebelumnya dilakukan di UPTLBK di jalan khatulistiwa.Kini harus dialihkan ke laboratorium teknik di beberapa perguruan tinggi sehingga fihak kontraktor harus mengeluarkan biaya mahal.
Ketua Komisi IV DPRD Kalbar H.Subhan Nur juga menyoroti hilangnya besi besi pabrik.eks Gudang Pabrik Gula Mini di kecamatan Teluk Kramat sambas yang juga merupakan aset milik pemda Kalbar.
Haji Subhan Nur sangat menyayangkan kebijakan Sutarmidji yang dinilainya keliru menutup sejumlah Unit Teknis tersebut.Selain memperburuk pelayanan kepada masyarakat juga banyaknya aset milik pemda kalbar yang hilang dan terbengkalai.
Haji Subhan juga minta kepada aparat Kepolisian Polda Kalbar dan KejaksaanTinggi Kalbar untuk menyelidiki aset pemda Kalbar yang hilang tersebut dan memeriksa fihak fihak yang bertanggungjawab aset Pemda Kalbar tersebut /Hamidi MBS/
Tim LPRI mamad
