TEBO || MBS – Di tengah hiruk-pikuk rutinitas pendidikan dan birokrasi, sebuah surat resmi diam-diam meluncur ke meja pimpinan Kejaksaan Negeri Tebo. Surat itu bukan dari pejabat, bukan pula dari wakil rakyat. Pengirimnya: sekelompok anak muda yang menamakan diri mereka Aliansi Pemuda Asal Tebo (APAT).
Isinya sederhana, tapi sarat makna. Mereka meminta jawaban. Bukan basa-basi, bukan janji. Tapi perkembangan nyata dari dua kasus yang sejak lama menghantui dunia pendidikan di Tebo: dugaan kecurangan PPPK dan penyalahgunaan dana bantuan siswa.
Di dalam surat itu, APAT tak berbasa-basi. Mereka menyebut dua hal:
Dugaan manipulasi seleksi PPPK tahun 2022 dan 2023.
Dugaan pemotongan dana PIP, penyimpangan BOS, dan pungutan liar berkedok dana komite.
“Kami menulis bukan untuk menyudutkan,” ujar Rio Andika, Ketua APAT. “Kami hanya ingin tahu: sudah sejauh mana proses ini berjalan? Karena yang dirugikan adalah siswa. Adik-adik kami.”
Rio bukan tokoh politik. Ia juga bukan aktivis kawakan. Tapi keberanian dan ketulusannya dalam menyuarakan keresahan masyarakat telah mewakili banyak suara diam di desa-desa dan sekolah-sekolah Kabupaten Tebo.
Suara-suara dari para orang tua yang anaknya hanya menerima separuh dana PIP. Suara para guru honorer yang kalah karena seleksi yang diduga telah “diatur.”
Menariknya, Kejari Tebo tak tinggal diam. Kepala Kejari, Ridwan Ismawanta, dengan tenang menyampaikan bahwa pihaknya memang menemukan adanya pemotongan dana PIP.
Nilainya kecil, katanya. Tapi publik tahu: kecil di atas kertas bisa sangat besar di kehidupan nyata seorang siswa.
“Kami minta agar dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya. Jika sekolah itu berada di bawah provinsi, pengembalian akan diarahkan ke sana.
Sementara itu, terkait PPPK, Kejari belum mengungkap banyak. Tapi pihaknya berjanji akan terus menindaklanjuti setiap laporan, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak-pihak terkait.
Yang menjadi menarik di sini bukan hanya soal jumlah dana yang diduga diselewengkan. Tapi soal pesan moral: ketika generasi muda menuntut kejelasan, apakah birokrasi mau menjawab?
Aliansi ini tidak berhenti pada satu surat. Mereka bahkan menyatakan akan mengawal terus kasus ini. Bahkan, jika perlu, mereka akan membawa laporan ini ke Ombudsman dan KPK.
Langkah APAT mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu dan pilkada. Ia tumbuh dari keberanian bertanya. Keberanian untuk tidak diam ketika ada yang terasa janggal.
Dan dalam kasus ini, mereka bertanya bukan untuk dirinya. Tapi untuk adik-adik siswa yang tak tahu bahwa haknya telah dipotong. Untuk guru-guru yang layak mendapat keadilan dalam seleksi. Untuk orang tua yang mempercayakan masa depan anaknya pada sebuah sistem yang seharusnya bersih.
Kini, giliran kita menunggu:
Apakah tanya mereka akan dijawab?
“Kecil nilainya, tapi besar dampaknya. Sekali dibiarkan, jadi kebiasaan. Kami ingin pemulihan, bukan pembiaran.” — Rio Andika, Ketua APAT, (***).
