Sekandal pencekokan miras ke dua wanita di hotel sentul di duga ada keterlibatan kepala desa sukadamai

Sabtu, 8 Februari 2025 - 21:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MITRA MABES Salah satu oknum kepala desa sukadamai yang terlibat cekokin Dua wanita  el dan vn 25 di hotel sentul 8 yang meminta bantuan ke seseorang agar di mintakan bayararannya kepada tiga oknum kades.

 

perbuatan bejad tiga oknum kepala desa di kejar dua wanita sampai bundaran sentul setelah cekokin minuman  lalu di tiduri di hotel sentul 8 terus di tinggal kabur masuk toltol.

 

Di ketahui, salah satu kades sukadami(ap) saat di konfirmasi melalui pesan singkat di salah satu aplikasi whatsapp terkesan kaget karena bocor atas perbuatannya ia mengatakan, kang harusnya mau naikan berita konfirmasi dulu karena saya tidak merasa melakukan.

 

(El) 25 th saat di mintai keterangan melalui pesan siangkatnya menjawab dengan voic note, jadi gini lo pak intinya aku posisi di cekokin sama dia karena bertiga dia sdh bisik-biaik Sma teman2nya, emang sdh sepakat bayar tiga juta untuk ngelayanin 2 orang, dia menjanjikan srh ikutin saya Kita ke indomart sentul, ahirnya dia kabur masuk tol sentul.

 

Dalam hal ini pun ketua Apdesi bogor timur sudah mengetahui atas perbuatan para oknum kades yang di duga berbuat tidak senonoh namun terkesan tutup mata,

 

Komisi A di minta agar menindak oknum kades yang akan merusak citra buruk untuk wilayah Kabupaten bogorbogor di antaranya.

 

Kepala Desa (Kades) sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Berbuat bejad terhadap wanita atau melakukan tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum tidak dapat diterima dan dapat berakibat pada pemecatan.

 

Dasar Hukum

1. _Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa_: Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Kades dapat diberhentikan jika melakukan tindakan yang merugikan kepentingan desa atau melanggar hukum.

2. _Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa_: Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Kades dapat diberhentikan jika melakukan tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum.

 

Proses Pemecatan

1. _Pengaduan_: Masyarakat atau korban dapat mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang, seperti Bupati atau Gubernur.

2. _Investigasi_: Pihak berwenang akan melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran pengaduan.

3. _Pemberhentian_: Jika terbukti bahwa Kades telah melakukan tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum, maka Kades dapat diberhentikan.

 

Sanksi

1. _Pemberhentian_: Kades dapat diberhentikan dari jabatannya.

2. _Penuntutan_: Kades dapat dituntut secara hukum jika melakukan tindakan yang melanggar hukum.

3. _Sanksi Administratif_: Kades dapat dikenakan sanksi administratif, seperti penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak kepegawaiannya: Editor :sulkam.kabiro.bogor

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Dalam Rangka HUT Reserse Polri Ke– 78 Tahun Satuan.Reskrim Polres Bantaeng Gelar Bakti Sosial
Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak Pada Masa Tanggap Darurat . Bencana Alam .
Menyikapi Kelangkaan BBM DiHumbahas Bupati Menerbitkan Surat Edaran.Untuk Mencegah Penimbunan Dan Kenaikan Harga.
Monitoring Penanganan Rumah Terdampak Bencana, Kementerian PKP RI Turun ke Humbang Hasundutan.
Berawal Chat dari Nomor Tak Dikenal Uang Pensiunan 33,9 Juta Raib, Kapolres Selayar Minta Warga Manfaatkan 110
Akhir Pekan, Polres Lampung Tengah Ciptakan Keamanan Lewat Patroli KRYD
Kental Akan Budaya, Ini Cara Bupati Bantaeng Sambut Hari Jadi Bantaeng ke-771
Kirab Budaya, Bupati Bantaeng Tunggangi Kuda Menuju Lapangan Pantai Seruni

Berita Terkait

Sabtu, 6 Desember 2025 - 16:01 WIB

Dalam Rangka HUT Reserse Polri Ke– 78 Tahun Satuan.Reskrim Polres Bantaeng Gelar Bakti Sosial

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:45 WIB

Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak Pada Masa Tanggap Darurat . Bencana Alam .

Sabtu, 6 Desember 2025 - 14:50 WIB

Menyikapi Kelangkaan BBM DiHumbahas Bupati Menerbitkan Surat Edaran.Untuk Mencegah Penimbunan Dan Kenaikan Harga.

Sabtu, 6 Desember 2025 - 14:18 WIB

Monitoring Penanganan Rumah Terdampak Bencana, Kementerian PKP RI Turun ke Humbang Hasundutan.

Sabtu, 6 Desember 2025 - 13:53 WIB

Berawal Chat dari Nomor Tak Dikenal Uang Pensiunan 33,9 Juta Raib, Kapolres Selayar Minta Warga Manfaatkan 110

Berita Terbaru

BERITA UTAMA

BUPATI SAMOSIR SERAHKAN BANTUAN ATENSI PENYANDANG DISABILITAS

Sabtu, 6 Des 2025 - 15:42 WIB