MITRA MABES.COM//Rantau Bayur, Banyuasin – Kondisi SD Negeri 6 Rantau Bayur di Desa Sejagung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, memantik sorotan publik. Sekolah dasar yang menjadi tempat menimba ilmu puluhan siswa ini terlihat tidak terawat dan minim perbaikan, memicu tanda tanya besar dari masyarakat terkait penggunaan dana pendidikan yang dikucurkan pemerintah,Selasa(27/1/2026).
Warga menyoroti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 98.500.000 yang seharusnya dapat menunjang operasional dan pemeliharaan sekolah. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, bangunan sekolah disebut sudah sekitar empat tahun terakhir tidak mengalami perbaikan berarti.
Dinding kusam, bagian bangunan yang mulai lapuk, serta fasilitas yang dinilai jauh dari layak, membuat orang tua siswa resah. Mereka menilai kondisi ini tidak sejalan dengan adanya alokasi dana BOS setiap tahun.
“Kami bukan mau menuduh, tapi kondisi sekolah ini bisa dilihat sendiri. Kalau memang ada dana, seharusnya ada perubahan. Ini anak-anak kami yang belajar di sini,” ujar salah seorang warga Desa Sejagung yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Dana BOS Seharusnya untuk Apa?
Sesuai ketentuan, dana BOS dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah, di antaranya:
Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana
Pengadaan buku dan pengembangan perpustakaan
Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler
Honor guru non-ASN
Pembayaran listrik, air, dan internet
Pengadaan alat pembelajaran seperti komputer dan proyektor
Melihat kondisi fisik sekolah yang dinilai jauh dari memadai, masyarakat mempertanyakan sejauh mana realisasi penggunaan anggaran tersebut.
KIP Juga Jadi Sorotan
Tak hanya soal infrastruktur, keluhan juga muncul dari orang tua siswa terkait dana Kartu Indonesia Pintar (KIP). Beberapa warga menyebut ada siswa yang seharusnya memenuhi kriteria, namun belum menerima bantuan tersebut.
Hal ini menambah panjang daftar pertanyaan masyarakat terhadap pengelolaan bantuan pendidikan di sekolah tersebut.
Kepala Sekolah Belum Beri Penjelasan
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SDN 6 Rantau Bayur, M. Joni, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan disebut belum membuahkan hasil. Ketiadaan penjelasan dari pihak sekolah justru membuat kecurigaan dan keresahan warga semakin berkembang.
Masyarakat berharap pihak sekolah segera memberikan klarifikasi terbuka agar tidak muncul asumsi liar di tengah publik.
Warga Siap Libatkan Dinas Pendidikan
Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak-anak mereka, warga berencana menggelar musyawarah bersama komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Mereka juga mendorong adanya pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan dana pendidikan, agar benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Kalau semua transparan, tidak akan ada kecurigaan. Kami hanya ingin sekolah ini layak untuk anak-anak belajar,” tegas seorang wali murid.
Masyarakat kini menunggu respons resmi dari pihak sekolah dan dinas terkait. Mereka berharap polemik ini segera mendapat perhatian serius, sehingga SDN 6 Rantau Bayur tidak terus terjebak dalam kondisi memprihatinkan sementara dana pendidikan terus mengalir setiap tahun.
(J/Rusdi)
