KABUPATEN.BOGOR,MBS || DPRD Kabupaten Bogor melaksanakan Rapat Paripurna tentang penetapan tiga rancangan Peraturan Daerah (Perda). Dihadiri oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor H.Ade Ruhandi, Sekda Kab.Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Ketua DPRD Kab.Bogor Sastra Winara, Wakil Ketua DPRD 1, 2 dan 3, Anggota DPRD Kab.Bogor, Sekretaris DPRD Kab.Bogor R.Irwan Purnawan, SKPD yang berada di lingkungan pemerintahan Kab.Bogor, Para Camat dan Kepala Desa.
Diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna. Jumat (11/07/2025).
Bupati Bogor mengatakan bahwa,”Hari ini kita melaksanakan rapat paripurna penetapan terhadap tiga Rancangan peraturan daerah.
1. Rencana Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029.
2. Raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase.
3. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahragaan sekaligus dalam rapat paripurna ini kita pun menyampaikan rancangan KUA ppas Tahun Anggaran 2026.
“Tentunya beberapa hal kebijakan yang kita ambil bersama-sama antara eksekutif dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah kita merencanakan bersama pembangunan Kabupaten Bogor untuk tahun 2025 dan tahun 2026,” tutur Rudy Susmanto kepada Awak Media.
Selanjutnya, Rudy menyampaikan, Terkait tiga rancangan peraturan daerah yang sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, lalu substansinya apa saja kepentingan untuk masyarakat Bogornya dan apa saja dari DPRD Kabupaten Bogor Yang akan menjelaskan tentunya dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. kita akan tindaklanjuti bersama-sama tetapi sebelum kita tetapkan menjadi sebuah kebijakan kita akan evaluasi, kita akan kaji bersama-sama, terangnya.
Apapun yang akan kita putuskan semua yang terbaik untuk masyarakat Bogor. Segala sesuatu hal yang muncul di Kabupaten Bogor mereka adalah bagian keluarga besar kita, sakit mereka ada sakit kita juga, bahagia mereka bahagia kita juga.
Instruksi dari Gubernur Jawa Barat yang meminta pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan pencabutan izin beberapa lokasi kita melakukan evaluasi dan kajian-kajian terhadap beberapa objek-objek yang diminta untuk dicabut izinnya. Dari 9 lokasi 2 lokasi sudah kami cabut izinnya, dua lokasi tersebut kami cabut karena belum ada pembangunan apapun.
Masih ada 7 lokasi yang kami evaluasi kami berikan contoh salah satunya adalah Taman Safari Indonesia kalau kita hanya serta-merta melaksanakan arahan perintah cabut, kita harus berpikir bahwa Taman Safari ada di Kabupaten Bogor. Taman Safari ada di kawasan Puncak tapi Taman Safari bukan hanya milik masyarakat Bogor, Taman Safari adalah milik bangsa Indonesia bahkan menjadi kebanggaan dunia.
Ada hal-hal yang harus menjadi kajian-kajian pertimbangan kita Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, kita tunduk patuh kepada segala aturan dari pemerintah pusat dari pemerintah Provinsi, tetapi pada saat kita ingin mengambil sebuah kebijakan tentunya ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan kami. Kami sayang terhadap Kabupaten Bogor, Kami sayang terhadap bangsa Indonesia jadi tidak serta-merta pada saat kami diberikan amanah kami diberikan tugas kami juga harus memperhatikan Bagaimana dampak terhadap masyarakat.
Ijinkan kami Pemerintah Kabupaten Bogor untuk lebih dalam lagi melakukan evaluasi-evaluasi dan kajian-kajian, sehingga kebijakan yang kami putuskan nanti dampak negatifnya yang paling minimum berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat kita. Kita hari ini tidak bicara kewenangan pemerintah pusat tidak bicara kekurangan perintah provinsi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita prioritaskan untuk dapat kita selesaikan satu persatu. Dan tentunya kita berharap segala permasalahan yang muncul setelah permasalahan yang ada dapat selesai dengan musyawarah bersama-sama, papar Bupati Bogor.
Sementara itu ditempat yang sama Ketua DPRD Kab.Bogor mengatakan, “Untuk penataan drainase yang ada di ruas jalan Kabupaten Bogor dia akan ditata dengan baik dengan rapi supaya hari ini kan banyak terjadi banjir dan retribusinya hari ini tidak maksimal. Dengan adanya peta retribusi dan penataannya akan lebih baik, biasanya tidak sampe ke bulan Juli tapi hari ini kami selalu sampaikan mitigasi kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan informasi ketika hujan deras,” ujar Sastra Winara.
Ada satu satu dua yang berperan aktif, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk siaga karena kita tidak tahu hari ini bisa Banjir, bisa longsor, itu poin dari DPRD Kab.Bogor. Ini kan baru penyampaian mungkin dalam waktu dekat ada pembahasan apa sih skala prioritasnya. Insyaallah 2 atau 3 minggu ke depan akan diselesaikan, jadi kita belum lihat kebutuhan kebutuhan yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
Sastra menambahkan, Dari data LPS sudah selesai belanja pemerintah masih minim, makanya kami selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah Ayo cepat lakukan, waktu terus berjalan jangan sampai nanti waktu nya mepet kualitas pekerjaan kurang baik akhirnya masyarakat juga yang dirugikan bahkan menghimbau kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan, tambahnya.
Hari ini lelang untuk segera diselesaikan karena rencana DPRD sendiri memanggil penggunaan anggaran yang masih minim belanjanya. Kemarin Bapak Bupati sudah menyampaikan ke kami anggaran di sini di dinas masih kecil, berarti menekan kepada jenis-jenis tertentu untuk segera mengeluarkan anggaran supaya bisa cepat selesai, tutup Sastra Winara.
