INDRAMAYU, Mitramabes.com –
Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu (STI) menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi strategis, yaitu kantor ATR/BPN Indramayu, kantor DPRD Kabupaten Indramayu, dan pendopo Bupati Indramayu pada Rabu (12/03/2025).
Dalam aksi ini, para petani menyuarakan tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai Tiga Tuntutan Rakyat Tani (TriTuraNi).
Mereka menuntut implementasi reforma agraria sejati, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan infrastruktur irigasi untuk sawah tadah hujan. Para petani menekankan bahwa kebijakan pertanian harus benar-benar berpihak pada mereka dan tidak sekadar menjadi janji politik belaka.
Tiga Tuntutan Petani
Reforma Agraria yang Berkeadilan
Para petani meminta agar pemerintah menjalankan reforma agraria sesuai amanat konstitusi dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Mereka juga berharap kebijakan ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu.
Eksistensi Kelembagaan Petani
Mereka mendesak pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 yang menegaskan pentingnya kelembagaan petani dalam sistem pertanian nasional. Petani berharap Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani benar-benar dijalankan untuk melindungi hak-hak mereka.
Perbaikan Irigasi untuk Sawah Tadah Hujan
Infrastruktur irigasi yang belum memadai menjadi permasalahan utama. Para petani menilai pemerintah belum serius menangani hal ini, padahal Indramayu adalah salah satu daerah penghasil padi terbesar di Indonesia.
Menanggapi aspirasi petani, Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar, Romdoni, menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat harus benar-benar direalisasikan, bukan sekadar janji.
“Kami ingin memastikan bahwa reforma agraria berjalan nyata, kelembagaan petani diperkuat, dan irigasi segera diperbaiki agar sawah tadah hujan lebih produktif,” ujar Romdoni.
Lebih lanjut, Romdoni mengungkapkan bahwa DPRD Indramayu sedang menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang reforma agraria. Bahkan, Komisi 1 DPRD Indramayu telah melakukan kunjungan ke Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menjalin kerja sama dalam penyusunan regulasi tersebut.
“Kami sudah ke Bogor dan bekerja sama dengan IPB. Tinggal menunggu tindak lanjut dari pimpinan dewan untuk penandatanganan kerja sama ini. Mohon doa restunya agar prosesnya berjalan lancar,” tambahnya.
Dengan dukungan dari DPRD, petani Indramayu berharap aspirasi mereka segera ditindaklanjuti, sehingga sektor pertanian di daerah tersebut semakin maju dan kesejahteraan petani meningkat.
(Abid/Tim)
