Suka Makmue- Mitra Mabes. Com” Pagi ini Senin 13 Januari 2025 tepat pukul 10, 00 wib Ratusan Tenaga Honor dari berbagai instansi di kabupaten Nagan Raya lakukan orasi di gedung DPRK guna menuntut kesetaraan untuk bisa direkrut sebagai aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN PPPK, karena keberadaan mereka sama pentingnya dengan para guru PNS dan ASN di dinas kesehata dan ASN di berbagai instansi tersebut , sekarang berstatus honorer dengan gaji rendah” Senin 13 Januari 2025
Ratusan para Honorer menuntut agar mereka bisa diangkat sebagai Aparatur Sipil Negeri ( ASN) berstatus pegawai pemerintah, menurutnya kami mengabdi ada yang sudah 13 tahun namun hingga kini kami masih terus menjadi pegawai honor” Katanya
Menurut Koordinator aksi Punna Mohram saat di wawancarai usai orasi mengatakan bahwa mereka mendesak agar tenaga Honor untuk di angkat sebagai Aparatur Sipil Negeri ( ASN) atau pegawai negeri sipil ( PNS) atau pegawai negeri sipil ( PNS) tanpa, tes. Mereka meminta untuk di perhatikan secara adil, karena ada berapa honorer sebagai titipan 2 bulan dan 3 bulan sudah di angkat menjadi PPPK.
Harapan kita adalah untuk di revisi UU ( ASN) tersebut ada pengangkatan honorer otomatis menjadi PNS tanpa tes, mengingat masa pengabdian para teman- teman honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, malah kami yang menuntut untukmu angkat P 3 k malah diancam akan di PHK” Ujar Koordinator
Dalam amanat PP nomor 49 dalam management, hanya dua yang di akui yang pertama PNS dan yang ke dua PPPK ( pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ) harga mati bagi kami yang sudah mengabdi adalah untuk di angkat menjadi PPPK atau CPNS, Buat apa menerima para honorer baru sedangkan yang lama saja belum di selesaikan, selesaikan dulu yang lama baru terima honorer yang baru ” Pintanya
Ini tuntutan Para orasi 5 Poin diantaranya;
1. Kejelasan terhadap R 2 dan R 3 untuk diangkat sebagai PPPK
2. Batalkan kelulusan THK- II yang tidak sah dokumennya
3. Tetap anggarkan gaji terhadap non ASN R 2- R 3 dan seluruh non ASN yang terdata Database BKN yang aktif bekerja sampai mendapatkan NIP
4. Tolak Honor baru sesuai dengan pasal 66 undang- undang no 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ( ASN) sebelum R 2- R3 diangkat menjadi PPPK
5. Menolak pengadaan CPNS dan dan PPPK sebelum R 2 dan R 3 dapat formasi penuh waktu.
Tanggapan ketua DPRK Nagan Raya Muhammad Rizky Ramadhan saat temui para pengunjuk rasa, beri ucapan apresiasi kepada para peserta orasi, mengatakan kami 25 anggota dewan akan memperjuangkan hak aspirasi masyarakat dan kami akan tetap bersama – sama dengan masyarakat” Ungkapnya
Hal yang sama disampaikan oleh wakil II DPRK DR, Said Syahrul Rahmat, bahwa kami sebagai wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat tentu kami bersinergi untuk mendengar dan akan memperjuangkan aspirasi rakyatnya, dalam itu dewan meminta beberapa perwakilan untuk masuk di ruang rapat anggaran, akhirnya dari kesepakatan 10 orang perwakilan melakukan pertemuan diruang rapat tersebut ” Pungkasnya
Dalam pertemuan di ruang rapat dewan, akhirnya dewan membentuk Tim Verifikasi yang di ketuai Komisi A. DPRK, para Asisten dan para pegawai honorer siapa yang di percaya sebagai tim tersebut, hasil temuan itu nantinya dilaporkan ke ketua komisi A, usai kesepakatan dengan para perwakilan di ruang sidang DPRK akhirnya DPRK dan para anggota menyampaikan hasil kesepakatan tersebut, akhirnya para peserta orasi menerimanya, usai penyampaian ketua dewan para orasi membubarkan diri dengan teratur
Dari Hasil Pertemuan akhirnya ketua dewan dan para anggota dewan meminta 10 orang perwakilan para orasi untuk melakukan audiensi guna untuk mencari solusi mengenai hal tersebut, dari hasil audiensi akhirnya ketua dewan bersama anggota membentuk Tim Verifikasi yang di ketuai oleh ketua Komisi A , para anggotanya Tim adalah sekda dan para asisten dan para peserta orasi siapa yang di tunjuk, namun semua temuan nantinya di laporkan ke ketua komisi A tujuan membentuk tim ini untuk mencari data bagi PPPK siluman tersebut.
Pantauan mitra Mabes bahwa ratusan para honor dari berbagai instansi lakukan orasi di kantor DPRK guna menuntut untuk diangkat sebagai ASN PPPK, karena keberadaan mereka sama pentingnya dengan PNS, mereka juga mendesak untuk menonaktifkan para PPPK siluman” Desaknya” ( Ainon)
