INDRAMAYU, Mitramabes.com – Sebagai langkah meningkatkan sinergitas dan Koordinasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mengikuti rapat koordinasi terkait pembahasan langkah konkret Pengendalian Inflasi di daerah tahun 2025 serta akselerasi Sertifikasi Produk Halal yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara daring.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian tersebut menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bertempat di Indramayu Command Center (ICC), Selasa (04/03/2025), rapat koordinasi tersebut diikuti Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Indramayu, Suwenda serta perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Indramayu.
Menteri Tito menjelaskan, Indonesia adalah konsumen dan pengekspor makanan halal nomor satu dunia, disusul Bangladesh dan Mesir. Namun sebaliknya, negara seperti Brasil, India, dan Amerika Serikat justru menjadi pengekspor, bukan konsumen utama makanan halal.
“Kalau ke depannya, Indonesia tidak cepat mengambil langkah dengan melakukan sertifikasi halal, untuk menjamin produk halal, maka penduduk kita yang mayoritas muslim mengkonsumsi produk halal ini akan memilih produk halal dari negara asing, bukan dari market negara sendiri,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, memaparkan bahwa pada tahun 2024 nilai produk halal dunia mencapai 20.640 triliun rupiah, sementara kontribusi produk halal Indonesia hanya sebesar 3,24% atau setara dengan 673 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh kurang tertibnya sertifikasi halal di Indonesia, sehingga potensi pasar dalam negeri tidak dimanfaatkan secara maksimal.
“Saat ini, BPJPH telah merekrut 15.011 tenaga baru sebagai pendamping sertifikasi halal, dan saat ini telah tersertifikasi sebanyak 62.801 pelaku usaha baru dengan jumlah produk mencapai 495.242 produk.” Ungkapnya.
Kepala BPJPH meyakini, sertifikasi halal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dikarenakan produk bersertifikat halal lebih diminati konsumen mancanegara. Halal kini adalah gaya hidup modern, dan sertifikasi halal melindungi pasar domestik dari impor.
Selanjutnya, Menteri Tito memaparkan perkembangan inflasi nasional per bulan Februari 2025 serta akses dan strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Lebaran 2025.
Selain itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Kelik Budiana Sebagai upaya menstabilkan pasokan dan harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri, telah dilakukan penugasan kembali kepada Perum Bulog untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di zona 2 dan 3, yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
“Untuk cabai rawit merah, telah dilaksanakan rapat koordinasi (rakor) SPHP cabai sebagai antisipasi gejolak harga, dan SPHP cabai telah dibuat dengan dukungan fasilitas distribusi dari Badan Pangan Nasional,” ujarnya.
(Abid/Tim)
