Purwakarta Pertahankan Opini WTP untuk Kesepuluh Kalinya

Senin, 26 Mei 2025 - 22:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Purwakarta || Jabar MBS  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta kembali menorehkan prestasi membanggakan. Untuk kesepuluh kalinya berturut-turut, sejak tahun 2014 hingga 2024, Pemkab Purwakarta meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

 

 

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha bersama sejumlah pejabat lainnya, pada Senin, 26 Mei 2025, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung.

 

 

 

Bupati Purwakarta, Om Zein, menyambut gembira raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk tahun ke-10 berturut-turut. Ia menekankan pentingnya mempertahankan prestasi ini dan bahkan meningkatkannya di tahun depan.

 

 

 

“Saya ingatkan, bahwa akurasi pencatatan keuangan bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai contoh, anggaran infrastruktur harus benar-benar menghasilkan jalan yang berkualitas dan tahan lama, bukan sekadar proyek yang terlaksana di atas kertas,” kata Om Zein.

 

 

 

Begitu pula dengan anggaran lainya seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas, bukan hanya penyaluran dana semata. “Dengan demikian, WTP bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan nyata dari pelayanan terbaik bagi masyarakat Purwakarta,” tambah Om Zein.

 

 

 

Sementara, Sekda Purwakarta Norman Nugraha mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian luar biasa ini. Ia mengakui mempertahankan WTP selama sepuluh tahun bukanlah hal mudah. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemkab Purwakarta, serta arahan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein).

 

 

 

Penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 membuktikan komitmen Pemkab Purwakarta terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Rekomendasi dan masukan dari BPK akan menjadi acuan untuk perbaikan berkelanjutan.

 

 

 

Norman Nugraha menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Jawa Barat, DPRD Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta, dan seluruh kepala perangkat daerah. Kerja sama yang baik dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan ini.

 

 

 

Pemkab Purwakarta berkomitmen untuk mempertahankan opini WTP. Ini merupakan landasan penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. WTP diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Purwakarta.

 

 

( Dwi A.H )

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KEGIATAN MASYARAKAT BEBAS API SOSIALISASI LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR LAHAN DAN/HUTAN
DPD PKS Beri Ucapan Selamat Dan Sukses Kepada H.Carwan Dilantik Jadi Anggota DPRD
– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Azhari, SIP, alias Azhari Cage mengatakan peralihan empat pulau milik Aceh ke Sumatera Utara merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pemerintah Pusat terhadap harga diri dan marwah Aceh.
Rakor Reforma Agraria Kaur: Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguasaan Lahan Berkelanjutan
Pemda Kaur Gelar Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025
Diduga Langgar UU ITE, Pemilik Caffe & Resto UMMIKA Pringsewu Lapor Ke Polda Lampung
Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Asli dan Sah, Tidak Ditemukan Unsur Pidana
Polres Tebo Gelar Pembinaan dan Pelatihan Kemampuan bagi Satpam se-Wilkum Polres Tebo

Berita Terkait

Selasa, 27 Mei 2025 - 22:17 WIB

KEGIATAN MASYARAKAT BEBAS API SOSIALISASI LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR LAHAN DAN/HUTAN

Selasa, 27 Mei 2025 - 22:11 WIB

DPD PKS Beri Ucapan Selamat Dan Sukses Kepada H.Carwan Dilantik Jadi Anggota DPRD

Selasa, 27 Mei 2025 - 20:17 WIB

– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Azhari, SIP, alias Azhari Cage mengatakan peralihan empat pulau milik Aceh ke Sumatera Utara merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pemerintah Pusat terhadap harga diri dan marwah Aceh.

Selasa, 27 Mei 2025 - 20:15 WIB

Rakor Reforma Agraria Kaur: Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguasaan Lahan Berkelanjutan

Selasa, 27 Mei 2025 - 20:12 WIB

Pemda Kaur Gelar Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025

Berita Terbaru

BERITA UTAMA

Selasa, 27 Mei 2025 - 21:20 WIB