Pontianak, Rabu 18 Februari 2026 – Mitramabes.com
Rencana pemerintah pusat merevisi daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mempercepat hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat menuai sorotan tajam dalam forum konsultasi publik yang digelar di Hotel Mahkota Pontianak, Rabu (18/2/2026).
Pertemuan yang dilaksanakan secara hibrida antara Jakarta dan Pontianak tersebut menghadirkan pemangku kepentingan, termasuk perwakilan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Di balik janji investasi senilai Rp104,55 triliun, muncul kritik keras dari daerah penghasil bahan baku utama, Kabupaten Landak.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menyampaikan kekecewaan mendalam atas minimnya pelibatan masyarakat di wilayah hulu tambang dalam proses konsultasi awal proyek tersebut.
“Kebanyakan bahan bakunya nanti dari Landak walaupun judul PSN Mempawah. Tapi kalau undangannya Landak cuma pelengkap, ya nanti saya dituduh tidak terbuka karena tokoh adat kami tidak diundang, para camat tidak diundang. Kepala desa juga tidak diundang,” tegas Karolin.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Landak menjadi salah satu lumbung bauksit yang akan menopang operasional smelter di Mempawah. Namun, menurut Karolin, representasi daerahnya tidak sebanding dengan Kabupaten Mempawah yang dilibatkan hingga tingkat kepala desa dan ketua RT.
Ia mengingatkan, eksplorasi tambang di Landak mencakup izin lebih dari 3.000 hektare yang bersinggungan langsung dengan ruang hidup masyarakat adat. Minimnya komunikasi sejak awal dinilai berpotensi memicu konflik sosial ketika aktivitas pertambangan dimulai.
Ancaman Limbah Red Mud
Selain persoalan partisipasi, isu lingkungan menjadi perhatian utama. Karolin menyoroti potensi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa red mud atau lumpur merah, residu dari proses pemurnian bauksit menjadi alumina.
“Sisa olahan atau limbah oksid ini bersifat basa kuat dan bisa mengandung logam berat seperti arsenik, kromium, dan vanadium yang dapat mencemari tanah dan air,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut diamini oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Ia menegaskan agar euforia investasi tidak menutup mata terhadap risiko ekologis jangka panjang.
“Kita melihat lubang-lubang besar yang membuat permasalahan terhadap lingkungan. Tata ruang kawasan hutan dan penanganan limbah harus diperhatikan,” kata Ria Norsan.
Peran Akademisi dan Solusi Berbasis Riset
Sementara itu, Rektor Universitas Tanjungpura, Garuda Wiko, menawarkan pendekatan ilmiah dalam menangani persoalan red mud.
Ia mengungkapkan pihak kampus telah melakukan riset pemanfaatan red mud untuk mengurangi tingkat keasaman tanah melalui uji coba di kebun percobaan universitas.
“Industri kami harapkan dapat menjadi kampus kedua atau bahkan kampus pertama bagi researcher dan mahasiswa,” ujar Garuda.
Menurutnya, PSN harus menjadi momentum kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi agar dampak negatif bisa diminimalkan melalui inovasi berbasis sains.
SDM Lokal Jangan Tersisih
Dalam forum tersebut, isu kualitas sumber daya manusia (SDM) juga mencuat. Karolin menolak jika masyarakat lokal hanya diposisikan sebagai tenaga kerja kasar di industri padat modal dan teknologi tersebut.
“Saya berharap putra-putri Dayak ada yang bisa menjadi ilmuwan, sekolah tinggi, menjadi ahli di bidangnya,” pungkasnya.
Gubernur Ria Norsan menambahkan, kedaulatan industri harus tercermin dari keterlibatan warga lokal di posisi strategis, bukan sekadar buruh.
“Kita inginkan penduduk kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi bisa menjadi pemain di kandangnya sendiri. Anak-anak kita tidak hanya menjadi pekerja buruh tetapi bisa menjadi manajer,” tegasnya.
Konsultasi publik ini menjadi ujian awal bagi pemerintah pusat dan konsorsium BUMN dalam memastikan bahwa hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat tidak semata mengejar angka produksi, tetapi juga menjamin keadilan partisipasi, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kapasitas SDM lokal.(*/Mohsin)
