Tulangbawang – Lampung, mitramabes.com – Proyek revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2025 di Sekolah Menengah Pertama Taruna Jaya, Ringin Sari, Banjar Margo Tulangbawang terindikasi syarat korupsi.
.
Indikasi menyimpang itu terkuak lantaran laporan warga sekitar atas adanya dugaan tekhnis pengerjaan yang dinilai tidak prosedural. Padahal diketahui proyek revitalisasi ini menelan anggaran hingga Rp1,5 milyar lebih, yang semestinya dapat jauh lebih maksimal.
.
Adapun penyimpangan di maksud seperti,
pengurangan volume serta material yang digunakan tidak sesuai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaan, sehingga berdampak pada buruknya kualitas bangunan yang di hasilkan.
.
“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, kualitas bangunan sekolah akan buruk, berpotensi membahayakan keselamatan siswa, sekaligus menimbulkan kerugian negara yang cukup besar,” Ungkap salah seorang warga yang masih di rahasiakan identitasnya, Senin (29/09).
Penggunaan besi pada tiyang penyangga diduga di oplos ukuran 12 dan 10 mm, (doc.mitramabes.com)
Lebih jauh warga ini membeberkan, terkait pengurangan volume yang di terapkan seperti halnya pondasi hanya 60 CM dan penggunaan material besi pada tiyang penyangga menggunakan besi ukuran 12 yang di oplos dengan besi 10 CM bahkan untuk jarak kolom cincin tiyang coran berjarak 27,30, dan 40 CM.
.
.“Jika dikerjakan sesuai dengan juknis semestinya, pada tiyang cor utama mesti menggunakan besi 12 kes dan jarak kolom cincin pada tiyang coran tidak dibenarkan jika terlalu jarang apalagi hingga 27-40 CM maka itu akan berdampak pada kurangnya kualitas bangunan,” Imbuhnya.
Jarak kolom cincin tiyang coran 32 cm, (doc.mitramabes.com)
Warga menilai, terdapat indikasi kongkalikong yang dilakukan oleh pihak terkait dengan pihak sekolah selaku pelaksana kegiatan sehingga dugaan kecurangan tersebut berjalan lancar dan terkesan adanya pembiaran.
.
“Kalau memang pengawasan ketat tidak mungkin besi yang diduga tidak sesuai itu telah terpasang semuanya maupun penggalian pondasi yang tidak maksimal, kami menduga ada unsur kerjasama oleh oknum-oknum nakal yang ingin meraup keuntungan tanpa mengedepankan kualitas,” Jelasnya.
Ron Erlan, kepala SMP Taruna Jaya, (doc.mitrmabes.com)
Sementara, kepala SMP Taruna Jaya, Ron Erlan mengaku pihaknya hanya berketempatan lokasi bangunan saja, meski pengerjaan secara swakelola akan tetapi segala sesuatu sudah di tentukan dari pihak penyelenggara yaitu universitas Muhamadiyah Metro.
.
“Jadi sifatnya kami tunduk pada universitas Muhamadiyah Metro. Memang betul anggaran 1,5 yang kami kelola, tapi semua pembelian sudah di arahkan dan sudah di tentukan jumlah satuan harganya. Seperti mubeler kami sempat meminta untuk beli sendiri, tapi memang semua sudah di gariskan (di tentukan-red) pada saat bimtek. Seperti rangka baja, plafon, pintu jendela, dan kusen sudah di tunjuk semua dari fasilitator yaitu universitas Muhammadiyah Metro mereka semua yang atur,” Ungkap Ron Erlan kepada wartawan belum lama ini.
.
Selain itu, Ron Erlan juga mengaku telah membayar konsultan perencana dan pengawas sebesar 52 juta rupiah dengan rincian, kepada konsultan perencana dia membayar Rp27 juta lebih dan untuk pengawas Rp24 juta lebih.
.
“Memang kita bayar karena sudah aturan, dan sudah di tentukan,” Kata Erlan.
.
.Mengenai proses pencairan dan waktu pengerjaan, Ron Erlan terkesan mengeluh lantaran dirinya mengatakan jika pencairan terbagi menjadi 2 tarmin yaitu 70-30. Hanya saja untuk termin 70 persen mereka mencairkan bisa sampai 5 hingga 6 kali pencairan, dan waktu pengerjaan 120 hari hanya sebuah judul namun kenyataan berbeda, hanya terhitung 3 bulan masa kerja.
.
“Pencairan nya 2 tarmin terbagi 70-30 tapi kenyataan nya yang 70 itu bisa kami ambil bisa sampai 5 sampai 6 kali tergantung progres berjalan, dan masa kerja judul nya memang 120 hari tapi kenyataan nya akhir November harus selesai, jadi nggak sampai hitungan nya. Hanya 3 bulan kami kerja,” Ungkap Erlan.
Foto ukuran pondasi, (doc.mitramabes.com)
Terkait kedalam pondasi, Erlan mengatakan jika kedalam yang di gali adalah75 CM bahkan untuk pondasi di ruang kantor akibat posisi tanah miring maka kedalaman pondasi mencapai 1 meter lebih, dan mengenai jarak kolom cincin tiyang coran semestinya 15-20 cm, dan penggunaan besi oplosan semua telah sesuai aturan.
.
“Kalau untuk kedalaman pondasi, dalamnya 75 cm tapi yang di ruang kantor karena tanah nya miting maka 1 meter 25 cm, mengenai jarak cincin jika mengacu ke aturan 15-20 cm, dan penggunaan besi 12 dan 10 dalam tiyang penyangga memang di perbolehkan karena kami mengacu ke RAB, “Kata Erlan.
.
Hal berbeda di ungkapkan beberapa tukang yang bekerja di lokasi mengenai kedalaman pondasi hanya 60 cm, dan jarak kolom cincin tiyang coran 29,30 cm, bahkan terdapat pekerja tidak di berikan alat pelindung diri.
.
“Kalau kami hanya pekerja mas, untuk kedalam pondasi itu 60 cm tepat berada di bawah cor slub bawah, dan jarak cincin tiyang coran ada yang 29 dan 30 cm. Mengenai APD ada yang di bagikan ada yang tidak,” Ungkap beberapa tukang.
.
Kesimpulan dari berbagai fakta di lapangan terdapat indikasi kecurangan diantaranya.
.
-Sekolah diduga sudah menentukan konsultan tertentu sejak awal.
.
-Terdapat dugaan Mark up anggaran
biaya pembangunan dinaikkan, tetapi kualitas material justru diturunkan.
.
-Bagi-bagi keuntungan
pembelian material semestinya secara swakelola malah justru terdapat pengondisian dengan harga yang telah di tentukan
.
-Spesifikasi tidak sesuai
terdapat indikasi pengurangan volume material yang berdampak pada kualitas bangunan.
.
Sejauh ini, belum ada klarifikasi resmi baik dari konsultan maupun pihak penyelenggara universitas Muhamadiyah Metro.
.
Publik menuntut keterbukaan dan transparansi, sebab dalam pengelolaan anggaran negara mesti jujur dan bersih, warga menuntut jika terdapat pekerjaan bermasalah maka bangunan diharapkan dapat di bongkar untuk di kerjakan ulang mengacu ke aturan sebagaimana semestinya. (Hel/Tim)
