Pro-Kontra Kebijakan Ekonomi Indramayu, Mahasiswa Islam Indonesia dan Diskopindagin Bahas Solusi untuk UMKM

Sabtu, 22 Maret 2025 - 05:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INDRAMAYU, Mitramabes.com –
Kebijakan ekonomi di Indramayu kembali menjadi sorotan. Banyak pihak menilai bahwa regulasi yang diterapkan pemerintah daerah masih berpihak kepada kelompok tertentu dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan rakyat kecil, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Isu ini mengemuka dalam diskusi yang digelar oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindagin) Kabupaten Indramayu di Aula kantor Diskopindagin, Jalan MT Haryono No. 11/B, pada Jumat (21/03/2025).

Wakil Ketua II Bidang Eksternal PC PMII Indramayu, Ahmad Fikri, dalam konferensi persnya menegaskan bahwa kebijakan ekonomi daerah seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan justru menguntungkan kelompok tertentu.

“Kebijakan ini seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan hanya memberikan keuntungan lebih kepada pihak-pihak tertentu,” tegas Ahmad Fikri.

Senada dengan itu, Ketua PC PMII Indramayu, Budi Hermawan, menekankan pentingnya transparansi terkait dampak pembangunan Mall Indramayu terhadap UMKM.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan tersebut, tetapi pemerintah harus memastikan solusi relokasi yang layak bagi pedagang kecil yang terdampak.

“Kami tidak menolak pembangunan mall, tetapi pemerintah harus menjamin relokasi yang adil dan tidak merugikan UMKM,” ujar Budi.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Diskopindagin Indramayu, H. Iyus, mengakui adanya tantangan besar dalam menyeimbangkan perkembangan ekonomi modern dengan kepentingan pelaku usaha tradisional.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik agar UMKM tetap dapat bersaing di tengah gempuran toko modern.

“Kami berusaha mencari jalan tengah agar toko tradisional tetap bisa bertahan dan bersaing. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif,” jelasnya.

Diskusi ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Indramayu perlu dikaji lebih lanjut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi UMKM yang menjadi pilar utama perekonomian daerah.

(Abid/Tim)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Dialog Hangat di Pangkalan Ojek, Polsek Balongan Bangun Komunikasi Dua Arah
Bupati Indramayu Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap 6 Raperda
Polsek Firdaus Polres Sergai Tanggap Cepat Tangani Kasus Tersetrum Listrik Tegangan Tinggi
Puluhan Rumah Warga Cabodo Borong BatuaTerendam Banjir dan Krisis Air Bersih
Tingkatkan Tata Kelola Pemerintah, Bupati Banyuasin Terima Kunjungan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Peringati Tahun Baru Hijriyah, Pemkab Batu Bara Menggelar Sholawat Bersama
Capai Indikator Kinerja Sempurna, Kasi Keu Polres Selayar Raih Penghargaan Langsung dari Kapolri
Waka Komisi1 DPRD Bengkulu utara Hearing Bersama Dinas pendidikan

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 07:27 WIB

Dialog Hangat di Pangkalan Ojek, Polsek Balongan Bangun Komunikasi Dua Arah

Selasa, 8 Juli 2025 - 05:37 WIB

Bupati Indramayu Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap 6 Raperda

Selasa, 8 Juli 2025 - 01:40 WIB

Polsek Firdaus Polres Sergai Tanggap Cepat Tangani Kasus Tersetrum Listrik Tegangan Tinggi

Selasa, 8 Juli 2025 - 01:06 WIB

Puluhan Rumah Warga Cabodo Borong BatuaTerendam Banjir dan Krisis Air Bersih

Senin, 7 Juli 2025 - 16:29 WIB

Tingkatkan Tata Kelola Pemerintah, Bupati Banyuasin Terima Kunjungan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Berita Terbaru

BERITA UTAMA

Polsek Linge Tinjau dan Siapkan Lahan Penanaman Jagung Kuartal III

Selasa, 8 Jul 2025 - 13:27 WIB

NASIONAL

Mahyaruddin Salim Sambut Kunjungan Dan Lanal TBA

Selasa, 8 Jul 2025 - 12:43 WIB