Mitramabes,Com,KALBAR KAYONG UTARA – Masih dalam rangka pengendalian inflasi di Kalbar khususnya Kabupaten Kayong Utara, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin Agenda _High Level Meeting_ Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kayong Utara di Pendopo Bupati Kayong Utara, Senin (15/1/2024).
Dirinya menggarisbawahi penekanan – penekanan dari Kemendagri melalui Irjen Kemendagri Tomsi Tohir. Hal ini karena banyak Penjabat Kepala Daerah khususnya Bupati dan Walikota yang dianggap kurang serius dalam menjalankan amanat Presiden khususnya penanganan inflasi.
“Inspektur sudah marah karena sebagian Pj. Bupati/ Wali Kota tidak memahami angka dan komoditas yang memberi andil inflasi di daerahnya. Bahkan indeks ketahanan harga, jangan – jangan dia tak paham. Ini karena banyak yang menganggap remeh hal ini. Bahkan sebagian tidak melaporkan indeks ketahanan harga di wilayahnya. Bayangkan saja, hanya 102 Pj. Bupati/Wali Kota yang melaporkan perkembangan inflasi di daerahnya. Kemudian dalam penyelenggaraan pasar murah, hanya 15 wilayah atau 7 persen Pj. Wali Kota yang melaporkan. Hanya 15 daerah yang melaporkan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan inflasi. Lalu, hanya 74 KDH atau 36 pesan yang melaporkan Gerakan Tanam Cabe. Oleh karenanya, Bupati Wali Kota harus merinci komoditas bahan pokok setiap hari, menetapkan target penurunan harga, mengantisipasi kenaikan harga barang jasa dan pangan di wilayahnya, mencari solusi memastikan kesiapan stok pangan secara rutin, analisis frekuensi harga menjelang ramadhan dan ini ikut rapat rutin bersama mendagri”, terang Harisson.
Namun Pj. Gubernur Harisson optimis, inflasi di Kalimantan Barat terus dapat terkendali. Ia menyebutkan akan terus melakukan operasi – operasi pasar dari Hulu sampai ke Hilir. Untuk diketahui Pj. Gubernur baru saja menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Landak, Sanggau dan Kapuas Hulu.
“Kita berharap inflasi di rentang 2,5 plus minus 1. Saat ini kita berada di angka 2,2 persen dibawah angka inflasi nasional yaitu 2,61 persen. Ini patut membanggakan. Bahkan Kalbar berada di 3 Provinsi dengan inflasi terendah se Indonesia. Saya minta ini benar – benar dijaga, paling tidak kita tetap di 5 terendah. Saya yakin bupati dan perangkatnya akan mampu menjaga angka inflasi ini”, terang Harisson.
Ia juga membenarkan ada beberapa komoditi yang beresiko menyumbang inflasi di Kalbar, antara lain daging ayam ras, telur ayam, beras, cabe rawit, bawang merah, bawang putih hingga angkutan udara.
“Untuk Nataru kemarin, memang banyak harga yang naik, tapi itu hanya musiman. Adapun yang menyumbangkan inflasi yaitu beras, rokok kretek, angkutan udara, bawang putih, bawang merah, ikan tongkol hingga daging babi. Padahal kita sudah antisipasi distribusinya bisa menggunakan darat”, tuturnya.
Oleh karenanya ia berharap Bupati dan Walikota di Kalbar untuk rutin mengecek secara langsung harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di wilayahnya.
“Saya harapkan bapak ibu sering – sering turun ke pasar. Tanya informasinya kalau perlu dengan pedagang. Nah dari situ kita paham apa yang menjadi masalah ini. Sehingga kita bisa mengambil langkah yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini”, timpalnya.
Ia juga mengambil contoh terkait kondisi komoditi di Kab. Bengkayang. Dimana harga daging ayam ras mencapai 50 ribu rupiah per kilo, padahal di wilayah tersebut ada perusahaan besar pembudidaya ayam yakni PT Charoen Pokphand Jaya Farm.
“Jadi, ternyata _demand_-nya adalah Pontianak. Ayam, dikirim dulu ke Pontianak barulah dikirim lagi ke kabupaten – kabupaten lain termasuk Bengkayang sendiri. Nah ini kan tidak perlu. Jadi kita diskusi meminta mereka untuk memberikan kuota lokal langsung ke Kab Bengkayang. Hal – hal seperti ini, sebagai pemimpin kita harus jeli. Banyak – banyak diskusi dengan BPS dengan BI dan stakeholder lainnya”, tuturnya.
Terkait dengan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dirinya sependapat dengan implementasi modernisasi sistem keuangan tersebut. Hal ini sejalan dengan semangat digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kalbar, yang berhasil meraih Juara ke-2 dalam implementasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) yang hanya 1 strip dibawah DKI Jakarta.
“Saya sangat mendukung digitalisasi keuangan. Ini memudahkan kita memonitor arus kas keuangan. Pemprov juga telah melaksanakan program ini. Pemkab Kayong Utara juga harus melaksanakan program ini. Dimulai dari transaksi rutin, aliran kas daerah, perpajakan hingga retribusi. Nah, kemudian libatkan pelaku – pelaku usaha. Saya tadi juga sudah transaksi di pasar, sangat mudah menggunakan QRIS, tinggal scan, selesai. Tak perlu repot bawa – bawa uang cash, dan mempersingkat waktu transaksi”, tutupnya.(adpim)
(Hamidi MBS)
