Mbs.com- Sumatera Utara, Asahan- Kabupaten Asahan, Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Seluruh Indonesia (DPP PERMASI) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Asahan dan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Rabu (12/11/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyalahgunaan dana hibah APBD Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang dinilai tidak tepat sasaran. Para demonstran menilai dana hibah senilai miliaran rupiah itu hanya dinikmati segelintir kelompok dan oknum tertentu yang dekat dengan pejabat daerah.
Ketua Umum DPP PERMASI Asahan, Muhammad Seto Lubis, dalam orasinya mengatakan bahwa APBD Asahan senilai Rp1,7 triliun seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Namun, menurutnya, dana hibah justru mengalir ke kelompok tertentu seperti Karang Taruna, Puja Kesuma, Laki, dan Tim Paus dengan nominal fantastis, masing-masing mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
“Seharusnya dana hibah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan kelompok. Kami menemukan ada alokasi Rp1,5 miliar untuk tim tertentu tanpa kejelasan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Seto Lubis.
Ia juga menyoroti kejanggalan dalam penganggaran hibah untuk penanganan narkoba yang dinilai tumpang tindih dengan program Polres Asahan.
“Sudah ada anggaran untuk satuan narkoba di Polres Asahan, tapi muncul lagi anggaran baru untuk tim lain dengan nominal besar. Ini patut dipertanyakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Seto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera turun ke Kabupaten Asahan untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan dana hibah tersebut. Ia juga menyayangkan sikap Bupati dan Wakil Bupati Asahan yang tidak menemui massa aksi untuk berdialog.
“Kami menilai Bupati sengaja menghindar karena ada kepentingan tertentu di balik pembagian dana hibah ini,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Asahan Sumut RI, Dodi Antoni, turut menyampaikan orasi mendukung tuntutan PERMASI. Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBD senilai Rp1,7 triliun harus transparan dan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Semua penggunaan dana publik wajib terbuka. Penegak hukum harus menindak laporan korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Dodi.
Ia juga menyebut pihaknya akan melanjutkan aksi ke Inspektorat, Dinas PMD, dan Kejaksaan Negeri Kisaran, termasuk melaporkan dugaan kasus korupsi lain yang melibatkan oknum kepala desa di Bahung Sibatu Batu.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa berjanji akan terus mengawal transparansi penggunaan dana hibah agar benar-benar dinikmati oleh 714.700 jiwa penduduk Kabupaten Asahan, bukan hanya segelintir orang. (Albs/tim)
