Pemkab Kepulauan Meranti Siapkan Usulan Prioritas Pembangunan ke Kementerian Perbatasan

Rabu, 28 Januari 2026 - 11:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Meranti, Mitramabes.com – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, memimpin Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dukung Usulan Pembangunan Wilayah Perbatasan ke Kementerian Teknis Tahun Anggaran 2027. Berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti (Senin, 26/1/2026).

Koordinasi tersebut membahas kesiapan data dukung dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk usulan pembangunan mandatory di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam arahannya, Wabup Muzamil menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan arah kebijakan yang jelas terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan melalui berbagai program nasional.

“Hari ini Presiden telah menjawab tantangan pembangunan SDM di daerah perbatasan melalui program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” ujar Wabup Muzamil.

Menurutnya, tugas pemerintah daerah perbatasan saat ini adalah menjabarkan permasalahan secara rinci dan terukur agar program nasional tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Kita di daerah perbatasan harus mampu membreakdown persoalan di lapangan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat. Dari situ baru kita susun prioritas dan kebutuhan pembangunan secara jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan seiring dengan penguatan SDM. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat perbatasan dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.

Koordinasi tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, serta kepala OPD terkait, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, serta perwakilan OPD teknis lainnya.

Berita Terkait

Keluarga Ajukan Permohonan Otopsi untuk Klarifikasi Kematian Almarhum Hermansyah Hutauruk Diduga Ada Kejangalan. 
Pemkab Garut dan KPID Jawa Barat Bahas Pembentukan LPPL hingga Penuntasan _Blank Spot_
Bupati Humbang Hasundutan Berikan Bantuan kepada Korban Kebakaran Rumah di Kecamatan Lintongnihuta.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Raih Penghargaan UHC Award 2026
Komitmen Jamin Akses Kesehatan, Pemkab Tapanuli Utara Kembali Raih UHC Award.
Kepulauan Meranti Raih UHC Award 2026 Kategori Madya, Kepesertaan JKN Tertinggi di Riau
Diduga Menyalahgunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)Guna Aktivitas Judi Online Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja Akhirnya Resmi Diberhentikan Dari Jabatannya 
*Rokan Hulu Raih Penghargaan UHC 2026 Kategori Madya, Bupati Anton: “Ini Investasi Keselamatan Rakyat”*

Berita Terkait

Rabu, 28 Januari 2026 - 13:10 WIB

Keluarga Ajukan Permohonan Otopsi untuk Klarifikasi Kematian Almarhum Hermansyah Hutauruk Diduga Ada Kejangalan. 

Rabu, 28 Januari 2026 - 13:08 WIB

Pemkab Garut dan KPID Jawa Barat Bahas Pembentukan LPPL hingga Penuntasan _Blank Spot_

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:20 WIB

Bupati Humbang Hasundutan Berikan Bantuan kepada Korban Kebakaran Rumah di Kecamatan Lintongnihuta.

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Raih Penghargaan UHC Award 2026

Rabu, 28 Januari 2026 - 11:50 WIB

Komitmen Jamin Akses Kesehatan, Pemkab Tapanuli Utara Kembali Raih UHC Award.

Berita Terbaru