Humbahas- Mitramabes.com .
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti pertemuan Groundbreaking Penanganan Bencana Sektor Pertanian di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 15 Januari 2026, bertempat di persawahan petani terdampak bencana di Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Hadir dari Pemkab Humbang Hasundutan, Sekretaris Daerah, Chiristison Rudianto Marbun, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tukka Siahaan dan sejumlah staf.
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini juga diikuti Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, jajaran Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana, khususnya pada sektor pertanian.
Kegiatan ini merupakan bentuk nyata upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana alam dalam rangka mendukung penanganan dampak bencana di wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian agar kembali produktif dan berkelanjutan.
Prosesi peresmian ditandai dengan pengoperasian alat berat serta pemanfaatan teknologi drone untuk penaburan benih, sebagai bagian dari penerapan modernisasi pertanian dalam proses pemulihan lahan terdampak.
Khusus untuk Kabupaten Humbang Hasundutan, total kerusakan lahan sawah tercatat seluas 893,4 hektare, dengan rincian 827,15 hektare mengalami kerusakan berat yang akan ditangani secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta 66,23 hektare dalam kondisi sedang yang akan ditangani oleh Kementerian Pertanian.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang menyampaikan arahan melalui sambungan Zoom, menegaskan bahwa Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana sektor pertanian, antara lain melalui perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, serta pemulihan sarana dan prasarana pertanian.
Menteri Pertanian juga menekankan pentingnya sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung penanganan pascabencana guna mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di tengah masyarakat terdampak.
[. Editor- Smarth ]
