Garut MBS Setelah sorotan tajam dari Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, terhadap anggaran program pengentasan kemiskinan ekstrem dan perjalanan dinas luar negeri yang mahal, Pemerintah Kabupaten Garut (Pemkab Garut) kini terpaksa meluncurkan serangkaian upaya untuk menangani masalah tersebut.
Salah satu tindakan yang diterapkan adalah program pemberian 100 ton beras kepada warga yang dianggap miskin oleh Pemkab Garut. Bahkan, semua dinas diinstruksikan untuk secara langsung mendistribusikan beras ini ke wilayah-wilayah terpencil, meskipun hal ini tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok mereka.
Pemkab Garut di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan dan Helmi Budiman mencoba membangun citra bahwa mereka sangat serius dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem. Mereka dengan rajin membagi-bagikan beras, baik yang berasal dari Pemkab maupun bantuan dari pemerintah pusat.
Namun, kebijakan pembagian beras ini mendapat kritik tajam karena data yang digunakan masih penuh ketidakpastian. Hanya sekitar 20 persen dari bantuan beras pusat yang berhasil didistribusikan dengan baik.
Ridwan, koordinator Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka), mengungkapkan kebingungannya terkait program ini. Bukan hanya masyarakat yang mengeluh, tetapi juga beberapa kepala desa (Kades). Mereka menilai bahwa proses distribusi bantuan seharusnya dilakukan melalui desa, bukan melalui Pemkab, mengingat pemerintah desa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Ridwan menjelaskan, “Evaluasi terhadap program ini mencerminkan tata kelola yang buruk dari Pemkab Garut. Data kemiskinan yang amburadul menjadi hambatan serius. Bagaimana bisa mengatasi kemiskinan ekstrem jika data yang digunakan tidak dapat membedakan tingkat kemiskinan yang beragam, mulai dari miskin biasa hingga sejahtera.”
Dia juga mengajukan pertanyaan kritis terkait perencanaan dan tata kelola anggaran. “Semua kebijakan dan alokasi anggaran harus didasarkan pada data dan analisis yang kuat. Dari mana para teknokrat di Pemkab Garut ini mengambil anggaran, program, dan sasaran jika data yang mendasar masih bermasalah? Evaluasi tidak hanya perlu dilakukan terhadap program, tetapi juga terhadap para teknokrat di dinas terkait. Mungkin mereka juga perlu meminta bantuan sumber daya manusia dari pusat,” tandasnya.
Dengan sorotan keras dari KPK dan kendala-kendala seperti ini, Pemkab Garut terlihat kesulitan dalam menangani kemiskinan ekstrem, terutama ketika menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem yang lebih lanjut. Masyarakat Garut dan para pengamat anggaran menantikan tindakan lebih lanjut dari pemerintah setempat untuk memperbaiki situasi ini. ( 𝙈. 𝙎𝙪𝙥𝙖𝙧𝙢𝙖𝙣)
