Way kanan Mitra mabes.com-sebagaimana diketahui pemerintah provinsi Lampung telah menerbitkan surat edaran gubernur Lampung no 045/0734 F 02 tahun 2022 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan diproses sebelumnya telah tersusun gubernur Lampung no 71 th 2018 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan provinsi Lampung yang juga merupakan wujud dukungan Pemda provinsi Lampung akan keseriusan dalam mendukung program PBI-JKN ini saya telah mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah serta pimpinan fasilitas pemerintah dan swasta provinsi Lampung untuk memberikan pelayanan peserta JKN dengan mudah cepat dan setara tanpa didiskriminasi, dari total 15 kabupaten masih terdapat 4 kabupaten yang belum tercapai, (UHC) termasuk way kanan way kanan Kabupaten way kanan. Baru mencapai (85,33) dari target (UHC) 95%
Menurut keterangan sekda kabupaten way kanan “Saipul,S.Sos.,M.IP
Kabupaten way kanan sedang berusaha menunju cakupan BPJS 95% dengan (UHC) tersebut diharapkan dapat membuat cutt of peserta dapat mempercepat dalam pendaftaran kita masih kurang lebih dalam kepesertaan sekitar (7396) jiwa yang bila mana seluruh dapat tercover maka kabupaten way kanan dapat menembus (UHC) 95%”
Sejalan dengan instruksi presiden no 8 tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program PBI JKN, (UHC) dapat tercapai sesuai dengan pemerintah pusat melalui program strategis nasional bahwa 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia wajib mengikuti program PBI-JKN
Semestinya masyarakat way kanan tidak ada lagi yang mengeluhkan kepesertaannya BPJS APBN dan APBD yang dinonaktifkan secara serentak sehingga membuat masyarakat terjebak, masyarakat miskin/tidak mampu terjebak dalam pembiayaan berobat dirumah sakit karena dampak dari penonaktifan peserta BPJS seharusnya, walaupun belum (UHC) seharusnya kita ada garansi letter jadi apa apa yang terjadi dalam masyarakat way kanan dengan adanya SKTM surat keterangan tidak mampu dari kampung/desa masing masing pihak dinas kesehatan tidak mempersulit masyarakat yang sudah terdata di (DTKS) data terpadu kesejahteraan sosial untuk mendapatkan pelayanan jkn dengan pengaktifan cepat mereka tidak terkena pembayaran umum karena syarat untuk masuk ke (UHC) peserta BPJS kurang lebih (7396) ungkapnya.(*)
Pewarta (Titi rohayati mbs)
Editor (linar mbs)
