MitraMabes.com, Kutai Timur – Suasana serius namun hangat terasa dalam ruangan saat puluhan calon wartawan profesional mengikuti kegiatan Pembekalan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kutai Timur, Senin (5/5/2025). Kegiatan ini bukan sekadar formalitas. Bagi Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, inilah momen penting untuk memperkuat fondasi profesi jurnalis yang berintegritas dan berkompeten.
Dalam sambutannya, Jimmi menyampaikan bahwa jurnalis memiliki peran strategis dalam membangun arah kebijakan dan kesadaran masyarakat melalui penyajian informasi yang jujur dan terbuka.
“Yang membuat maju komunitas adalah keterbukaan informasi. Informasi ini memberikan kita kesempatan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan ke mana arah pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa jurnalis sejatinya bukan hanya penyampai berita, tetapi pengarah opini publik. Lewat tulisan dan liputan, masyarakat bisa terdorong untuk bersikap, berpikir kritis, dan ikut serta dalam pembangunan.
“Jurnalisme itu mengarahkan opini masyarakat. Maka dari itu, peran jurnalis sangat penting. Mereka menjadi rujukan masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Tak hanya soal peran, Jimmi juga mengingatkan tentang tanggung jawab besar yang melekat dalam profesi ini. Menurutnya, jurnalis berada di garis depan dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan, yang tak jarang berhadapan dengan tekanan sosial dan politik.
“Risiko pekerjaan jurnalis sangat tinggi. Mereka bukan hanya dituntut akurat, tapi juga harus berani. Maka penting untuk membekali mereka dengan kemampuan yang mumpuni,” katanya.
Karena itulah, kegiatan pembekalan UKW dinilai sangat penting. Bukan hanya sebagai syarat administrasi atau sertifikasi, tetapi sebagai proses pematangan sikap dan kualitas diri seorang jurnalis.
“Peran pembawa berita sangat penting. Pembekalan seperti ini harus terus digalakkan agar wartawan kita tidak hanya piawai menulis, tapi juga paham etika, kode etik, dan tanggung jawab sosialnya,” lanjut Jimmi.
Ia juga menyoroti bahwa keterbukaan informasi publik, seperti visi dan misi Pemkab Kutim, harus bisa disampaikan secara jelas oleh media. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami arah kebijakan dan turut berpartisipasi.
“Informasi pembangunan, visi misi daerah, itu harus dipublikasikan dengan baik. Agar masyarakat tahu dan merasa memiliki,” tutupnya.
Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi pijakan awal lahirnya jurnalis-jurnalis profesional di Kutai Timur, yang tidak hanya cakap menulis, tetapi juga mampu menjadi pilar perubahan dan pengawas jalannya pemerintahan. (Uzin)
