MBS DAIRI ,uji kompetensi seleksi untuk pergantian jabatan atau mutasi eslon ,2(dua) di lingkungan pemkab Dairi di duga menyalahi aturan dan tidak sesuai undang undang .
“Sesuai aturan undang undang Bupati yang akan berakhir masa jabatan nya tidak tidak di perbolehkan kan melakukan uji kompetensi atau asesmen ,kecuali ada surat dari kementrian dalam negeri (Mendagri )tentang halal-hala yang prinsipil ,kata ketua DPC PDIP Dairi Resoalan Lumban Gaol Rabu 3 April 2024 .Disebut kan Resoalan Lumban Gaol ,setelah di lihat dan di pelajari ,surat dari kementrian itu memang ada terkait uji kompetensi.Hanya saja pengadaan alokasi anggaran harus sudah ditampung di APBD.
Setelah kami cek ,ternyata anggaran untuk uji kompetensi tidak ditampung di APBD,sebut Resoalan .
Menurut Resoalan Lumban Gaol ,saat ini wakil ketua DPRD Dairi dari PDIP, Halvensius tondang sedang berjuang ke Mendagri dan Manpan agar uji kompetensi ini di tunda atau di undur .
“Kami dari PDIP jelas menolak uji kompetensi dan Mutasi pejabat saat sekarang ini ,tegas Resoalan Lumban Gaol ,
Diungkap kan Resoalan pihak nya ingin ASN dalam suasana nyaman dan tenang ,apalagi situasi sekarang ini masa jabatan Bupati Dairi sudah mendekati injuri time .
“Jadi Jagan sampai hal ini menjadi preseden buruk bagi ASN dalam penugasan ditempat kerja yang baru “,
Tuturnya .
Padahal beberapa bulan sebelum nya Bupati sudah dilakukan mutasi /rotasi di lingkungan pemkab Dairi .
Untuk itu PDIP ingin di depan menolak uji kompetensi dan Mutasi ini ,agar para ASN bisa bekerja dengan baik dan tenang .
“Apabila kita dalam waktu dekat akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ,ungkap nya .
Hal senada juga di sampaikan pasiaona Sihombing selaku wakil ketua Bidang kehormatan PDIP Dairi .
Dijelaskan ,sebelumnya anggota DPRD Dairi telah melakukan Rapat dengar pendapat (RDR),dan mereka sepakat akan membentuk pansus ,karena merasa ada kebohongan publik yang dilakukan oleh Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu .
“Pemkab Dairi mengatakan anggaran untuk uji kompetensi sudah di tanggung di APBD Tetapi DPRD menyangkal bahwa itu belum ditampung ,ucap pasiaona Sihombing .
Hal itu sudah di bicarakan pada tahun 2023,sebelum penetapan APBD.karena undang undang juga sudah jelas ,bahwa 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan ,Bupati tidak boleh melakukan mutasi ,rotasi dan lain -lain .
“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama ,karena ini sudah menabrak undang-undang dan Etika berbangsa dan bernegara .
Bahkan Perintah sudah ber bohong ,ujar pasiona .
Sementara itu sekretaris PDIP Dairi Fitrianto Berampu menyebutkan ,terkait uji kompetensi terhadap Eslon ll,lll Dan lV.
Dirinya mengatakan ,bahwa penilaian kinerja peri
odik tidak normal .
“Ini yang kita lihat kinerja dari kinerja bupati ,bahwa penilaian kinerja pendek dan dibuat secara triwulanan dilakukan pada tahun 2024,sebut nya .padahal kalau dilakukan penilaian triwulan ,harus nya hasil diberikan secara triwulan juga ,agar yang bersangkutan tahu apa yang harus di perbaiki para 0PD.
“Disini kita menduga ada rekayasa penilaian yang hasilnya tidak pernah disampaikan kepada para pejabat eselon ,sehingga rawan tuntutan dari para pejabat.”
Editor: Hasmar simbolon
