Tanggamus/MBS- Beredar kabar bantuan langsung tunai BLT DD Tahun Anggaran 2022 termen terakhir sudah disalurkan oleh oknum kepala Pekon-Pekon Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus,warga sebut itu bohong dan rekayasa.
Hebohnya dugaan informasi yang dimuat beberapa Media Ahir-ahir ini terkait keluhan warga Pekon kejadian tentang bantuan langsung tunai BLT DD Bulan Desember tahun 2022 yang tidak kunjung disalurkan oleh oknum kepala pekon-pekon kejadian kecamatan wonosobo kabupaten Tanggamus hingga Tahun 2023 ini
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh awak media Rabu 7/6/2023 bahwa oknum kepala Pekon kejadian telah mengundang warga dan jajaran struktur aparatur pemerintah Pekon juga dari pihak kecamatan Wonosobo untuk menyampaikan bahwa bantuan langsung tunai BLT DD Tahun Anggaran 2022 termen terakhir yaitu Bulan Desember tahun 2022 sudah direalisasikan semua dan ada dokumentasinya.
Namun anehnya beberapa warga Pekon kejadian saat dikomfirmasi terkait tujuan oknum kepala Pekon tersebut mengundang warga kumpul dibalai Pekon pada hari Selasa 6/6/2023 dan warga penerima bantuan langsung tunai BLT DD mengatakan.
“Kemaren memang ramai di balai Pekon ,semua Aparatur Pekon hadir dan juga dari pihak kecamatan Wonosobo juga beberapa warga akan tetapi kepala Pekon hanya menyampaikan jika ada wartawan menanyakan BLT DD termen terakhir Tahun 2022 bilang saja sudah direalisasikan,ujar Warga.
terpisah warga Pekon kejadian inisial ‘A’ yang mengakui bahwa insentif Dewan Pengurus Masjid (DKM). Bahwa selama 12 bulan di TA 2021 hanya dibayarkan 3 bulan saja apalagi untuk TA 2022.
“Ya jelas sekali kok, bahwa kemarin Kakon ngumpulin seluruh aparatur pekon dan unsur dari kecamatan serta beberapa warga guna untuk mengkondisikan agar bila ada yang bertanya tentang BLT-DD maka jawab saja sudah dibagikan semua,, tapi nyatanya tidak dibagikan kok, honor kami Pengurus masjid saja gak dibayar sampai sekarang, saat kami tanya jawabannya masih belum ada saya hutang dulu,” keluh ‘A’.
Atas mulai terungkapnya kasat kusut dipekon Kejadian tersebut maka masyarakat berharap agar APH baik inspektorat, Kejari maupun Kepolisian bisa memproses hal ini, terutama kami berharap agar inspektorat bisa turun ke Pekon untuk melakukan audit anggaran,”harap warga.
MBS Wilayah Lampung
