SUBANG MITRA MABES -Penyaluran bantuan sosial (BANSOS) dari pemerintah kembali menuai sorotan, Dugaan ketimpangan distribusi dan ketidak tepatan sasaran di lapangan menjadi sorotan serius, sebagaimana yang di alami oleh lansia di desa soklat, kecamatan Subang, kabupaten Subang , Jawa Barat.
Nenek Yayah atau dengan panggilan akrabnya Ceu kayah (74), seorang nenek yang sekarang berbicara nya tidak jelas di karenakan struk ringan, yang tinggal berdua sama anaknya di gang bungbulang soklat RT 21 RW 06 dalam kondisi memprihatinkan, dengan keadaan fisik tidak sehat,dan makan pun menunggu bantuan dari keluarga nya bila ada yang memberi bantuan.
Bu kayah mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2025, diri Nya sama sekali tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah.
Tahun 2024 nenek kayah,masih beberapa kali dapat bantuan beras,tapi sejak 2025 sampai sekarang tidak pernah lagi ada bantuan.
Sementara tetangga yang masih sehat mempunyai pekerjaan berjalan dengan sehat masih dapat bantuan, tapi nenek yang sudah tua lansia tidak bisa kerja apapun yang bisa mengandalkan pemberian dari orang lain tidak di perhatikan oleh pihak pengurus setempat,ujar Bu kayah dengan nada sedih di saat di temui di rumah nya.
Kisah Bu kayah mencerminkan carut marutnya penyaluran bansos di lapangan mereka yang seharusnya layak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), justru terabaikan dengan praktik nepotisme dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan pun menguat.
Program program seperti PKH lansia, BLT Dana Desa dan BPNT seolah tidak berdampak bagi mereka yang benar benar membutuhkan, padahal Bu kayah memiliki kriteria sebagai penerima bantuan baik secara administratif maupun dari sisi kondisi ekonomi dan sosial.
Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan dan keadilan
Editor : Galih
