Tanggamus/MBS- Kasuk-kasuk adanya media yang menerima kucuran dana Publikasi Advetorial Tahun 2023 dengan nilai ratusan juta menjadi bola panas bagi Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Ada yang menyebut, Dinas Kominfo sedang menghadapi buah Simalakama.
Kantor Bupati Kabupaten Tanggamus pada Senin (08/01/2024) lebih ramai dari biasanya. Terlihat puluhan orang berdiri berjejer mengelilingi pintu masuk Kantor tersebut. Dihadapan mereka tampak berjaga puluhan Satpol PP dan aparat kepolisian dari Polres Tanggamus.
Puluhan massa itu berasal dari berbagai elemen mulai wartawan, LSM dan Ormas. LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Tanggamus menjadi motor aksi tersebut.
Unjuk rasa itu didukung oleh Asosiasi Jurnalis Online Lampung (AJO-L) Kabupaten Tanggamus, YPPKM, LSM MP3, dan sejumlah wartawan dari berbagai organisasi profesi yang ada di Kabupaten Tanggamus.
Dalam orasinya, perwakilan massa menyerukan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk membayarkan tagihan Advetorial media yang belum dibayarkan.
Merespon aksi massa, Asisten 1 Suaidi dan Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Suhartono, mewakili PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan menerima pengunjuk rasa untuk berdialog di ruang kantor asisten.
Dihadapan Asisten 1 Suaidi dan Kadis Kominfo Suhartono, satu persatu perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan keluhan dan tuntutannya. Tuntutan mereka salah satunya adalah meminta Dinas Kominfo membuka data rincian realisasi anggaran publikasi Advetorial media Tahun Anggaran 2023.
Karena satu jam berdialog tidak membuahkan hasil, kemudian Kadis Kominfo, dan Asisten 1, berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut pada Rabu 10 Januari 2024. Mendengar pernyataan Kadis Kominfo, berangsur-angsur massa pengunjuk rasa membubarkan diri.
SETENGAH MILYAR
Pasca dialog tersebut, jagad media di Kabupaten Tanggamus digegerkan oleh pemberitaan sebuah media streaming yang menampilkan gambar mirip dokumen adanya pembayaran Advetorial media yang nilainya ratusan juta rupiah.
Dalam pemberitaan dimaksud, ada slide yang menampilkan sebuah gambar yang menyebutkan Publikasi Advetorial sebuah Surat Kabar Harian pada nomor urut 41, dikolom sebelahnya tertulis nominal 540.000.000, atau lebih dari setengah milyar.
Di kolom sebelah kanan lagi ada tulisan yang terpotong, diduga tulisan itu adalah “Pengadaan Langsung”. Jika dicermati, model penyusunan didalam itu menyerupai sebuah dokumen laporan yang lazim di administrasi pemerintahan.
Gambar yang hanya sepotong itu, jika nominal yang tertera di kalkulasi totalnya mencapai Rp.1.758.000.000,- jumlah yang fantastis mengingat jika hanya untuk membayar Advetorial untuk beberapa media.
Adanya pemberitaan yang membeberkan dokumen itu memicu reaksi dari berbagai jurnalis di Kabupaten Tanggamus. Mereka tertegun, karena angka yang tertera dengan nominal yang tidak wajar. Bahkan ada seorang jurnalis merasa dipecundangi jika informasi itu benar.
“Dinas Kominfo harus klarifikasi soal ini,” ujar wartawan sebuah media, yang mengaku tagihan publikasi Advetorialnya belum dibayarkan sepenuhnya oleh Dinas Kominfo.
TUNTUT TRANSPARANSI
Berselang dua hari berikutnya, Rabu (10/01/2024), sesuai yang dijanjikan Kepala Dinas Kominfo Suhartono menggelar pertemuan dengan para perwakilan pengunjuk rasa dari bebagai media, Lembaga dan ormas di ruang kerjanya.
Pada pertemuan selama dua jam itu, Suhartono masih belum dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Disela-sela dialog itu, Ketua Organisasi Wartawan TAJI Tanggamus, Junaidi, menegaskan bahwa pihaknya meminta bukti transfer kepada Dinas Kominfo.
“Sesuai hasil diskusi kesepakatan dibayar 50%, namun fakta dilapangan hanya 20, 30 bahkan 0,5 persen. Kita disini bukan untuk adu argumen, kami minta bukti transfer ke media-media yang sudah direalisasi oleh Kominfo,” tegas Jon, sapaan akrab Junaidi.
Kabid Humas Dinas Kominfo, Yoga, yang hadir setelah satu jam kemudian, saat ditanya terkait anggaran realisasi media online, cetak
Mitra Mabes Wilayah Lampung
