MBS Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, isu kemiskinan dan anak-anak terlantar kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Sementara para calon berlomba untuk menduduki jabatan strategis, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem dan anak-anak yang terlantar belum mendapatkan perhatian yang layak.Sabtu (28/9/2024)
Salah satu kisah memilukan yang kini menjadi pusat perhatian adalah kehidupan Ibu Nani, seorang ibu dengan gangguan kejiwaan yang harus merawat lima anaknya di bawah kondisi yang sangat mengenaskan. Keluarga ini terpaksa hidup tanpa tempat tinggal layak, bahkan sering tidur di pinggir jalan dan jembatan di Kelurahan Bandar sakti kecamatan Bajenis Tebing Tinggi provinsi Sumatera Utara. Salah satu anaknya mengalami kondisi kesehatan serius, tidak mampu berjalan, namun hingga kini belum ada bantuan nyata dari pihak pemerintah.
Dugaan Pelanggaran Terhadap UU Kesejahteraan Anak dan Penanganan Kemiskinan
Kasus ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Regulasi tersebut dengan tegas mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak.
Meski kondisi keluarga Ibu Nani sudah berlangsung lama dan mendesak, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemerintah di Tebing Tinggi dalam memberikan bantuan yang diperlukan.
Kritik Aktivis dan Suara Warga.
Warga sekitar turut menyuarakan keprihatinan. Misnan, seorang warga setempat, mengungkapkan, “Mereka sangat layak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Anak-anaknya masih kecil, dan kondisi mereka sangat menyedihkan. Tidak seharusnya keluarga ini dibiarkan hidup di jalan.”
Sejumlah aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menyoroti lambatnya respons pemerintah daerah. “Pemerintah seharusnya menjadikan keluarga Ibu Nani prioritas dalam program bantuan,” kata R. Syahputra yang di dampingi Ak Silitonga,Arman Situpang dan J silitonga seorang aktivis. Mereka mendesak pemerintah untuk segera memberikan perawatan medis, tempat tinggal layak, serta dukungan psikologis bagi keluarga ini. “Kami berharap calon pejabat Tebing Tinggi nanti serius menanggapi masalah kemiskinan dan anak terlantar, bukan hanya janji menjelang Pilkada,” tambahnya.
Harapan dan Tindakan yang Diperlukan.
Kasus ini menjadi cermin dari ketidakpedulian pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak dasar anak-anak, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Masyarakat berharap agar pemerintah segera turun tangan dan mengambil langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya soal bantuan materi, tetapi juga tentang menyelamatkan masa depan anak-anak yang terlantar.
Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif dalam memberikan solusi, agar keluarga-keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tidak lagi terabaikan.
(Tim)
