Kuasa Hukum Penggugat Akan Melakukan Upaya Hukum Lain, Terkait Putusan PTUN Palangkaraya.

Selasa, 4 Maret 2025 - 14:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palangkaraya, Mitra Mabes–
Kuasa hukum penggugat melalui teamnya Ajeng Famela S.H. akan mengupayakan banding terkait putusan sidang pengadilan PTUN Palangkaraya Selasa , 04/03/2025.

Pada waktu dikonfirmasi oleh awak media Mitra Mabes lewat pesan WhatsApp pribadinya, Ajeng Fanela S.H mengatakan, bahwa dirinya dan klien akan tetap mengupayakan jalur hukum lain.

“Kami menghormati putusan Majelis Hakim PTUN, meskipun tentunya kami sangat kecewa atas isi putusannya tapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sangat logis dan beralasan,” ujarnya

“Sejak awal melakukan gugatan kami ingin menjadikan ini inspirasi dan pembelajaran dalam penegakan hukum, bahwa Kepala Desa tidak boleh menerbitkan SK tanpa ada landasan hukum, tanpa melalui verifikasi, penelusuran bukti dan hanya berdasarkan asumsi/pengakuan lisan,” tambahnya.

“Untuk substansi tersebut tentunya masih ada upaya hukum banding yang akan kami lakukan. SK Kepala Desa adalah produk TUN, oleh karena itu pandangan kami PTUN lah yang berwenang menangani sengketa, dalam sidang agenda Dismisal semua syarat formal sudah dipenuhi dan lanjut ke Pokok Perkara kemudian putusannya gugatan kami tidak diterima ya kita harus sportif,” tambahnya lagi.

“Masih ada upaya hukum banding yang dapat kita lakukan.
Hal lain sebagaimana dalam pertimbangan hukum ada sengketa yang memamg menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menangani sengketa, hal ini sudah kami antisipasi dan pada saatnya nanti akan ada pihak-pihak yang menggugat terkait hak sebagai anggota KUD yang belum dibayar oleh Pengurus KUD, karena intervensi Kepala Desa diluar kewenangannya,” imbuhnya.

“Jadi.. Gugatan tidak diterima itu berbeda dengan Gugatan ditolak, jangan senang dulu, akan ada upaya hukum lain yang akan ditempuh. Tentu kami kembalikan kepada para pemilik SKT dan mereka yang hak2 SHK nya sebagai anggota KUD Sumber Alam ditahan tanpa dasar hukum yang jelas. Semoga dana para anggota yang berhak tersebut tetap aman sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, bisa juga ditempuh jalur diluar upaya hukum, bahkan dengan pendekatan adat dan budaya agar tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya lagi.

Editor//Jokosw

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Hangatnya Silaturahmi di Lembur Pakuan: Bahas Pemerintahan hingga Kemiskinan, Kepala Daerah se-Jawa Barat Sepakat Bergerak Bersama
DPRD KABUPATEN PAKPAK BHARAT MENGGELAR SIDANG PARIPURNA,MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI- FRAKSI
Bupati Al- Farlaky Segera Kirim Mobiler Untuk SDN Seunebok Kandang
Diduga Gunakan Tenaga Kerja Asing Ilegal, PT Riau Pinang Sejahtera Dipertanyakan
Turnamen Bupati Aceh Timur Cup I Digelar: Gairahkan Sepak Bola Antar Kecamatan, Hadiah Total Rp100 Juta
Polsek Bintang Gelar Saweu Sekulah di SMA Negeri 7, Sosialisasi Bahaya HP, Narkoba, dan Bullying
Pelantikan Pengurus KONI, Bupati : Harumkan Banyuasin Dengan Cetak Prestasi Atlet.
Kapolres Aceh Tengah Hadiri Upacara Penyambutan Personel Brigif 90 dan Yonif TP 854

Berita Terkait

Rabu, 16 Juli 2025 - 20:05 WIB

DPRD KABUPATEN PAKPAK BHARAT MENGGELAR SIDANG PARIPURNA,MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI- FRAKSI

Rabu, 16 Juli 2025 - 19:01 WIB

Bupati Al- Farlaky Segera Kirim Mobiler Untuk SDN Seunebok Kandang

Rabu, 16 Juli 2025 - 19:01 WIB

Diduga Gunakan Tenaga Kerja Asing Ilegal, PT Riau Pinang Sejahtera Dipertanyakan

Rabu, 16 Juli 2025 - 18:59 WIB

Turnamen Bupati Aceh Timur Cup I Digelar: Gairahkan Sepak Bola Antar Kecamatan, Hadiah Total Rp100 Juta

Rabu, 16 Juli 2025 - 15:53 WIB

Polsek Bintang Gelar Saweu Sekulah di SMA Negeri 7, Sosialisasi Bahaya HP, Narkoba, dan Bullying

Berita Terbaru