KPK Setuju Dengan Penyitaan Aset Para Koruptor, Namun Belum Persetujuan Dari Presiden RI

Kamis, 10 April 2025 - 20:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mitramabes.com- Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto tentang penyitaan aset koruptor sebagai upaya memberantas korupsi. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa upaya penyitaan aset koruptor tidak hanya didukung KPK, tetapi juga oleh masyarakat.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya penyitaan aset koruptor tidak hanya didukung KPK, tetapi juga oleh masyarakat.

Dan bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya, kita juga perlu ada pembahasan para penegak hukum dalam hal ini dari sisi yudikatif, lalu dari sisi eksekutif, dan tentunya legislatif,” kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025). Meski demikian, KPK kurang sepakat dengan pernyataan Prabowo terkait keadilan aset bagi keluarga koruptor.

Namun, KPK belum sepakat dengan pernyataan Prabowo terkait keadilan aset bagi keluarga koruptor. Tessa menyinggung Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Tessa, permasalahan tidak menyentuh keluarga koruptor perlu dilihat dalam konteksnya, terutama jika ada hal-hal yang dinikmati oleh keluarga dan diketahui secara nyata.

Tessa menambahkan bahwa ada mekanisme di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya di Pasal 5, yang membahas pihak-pihak yang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa penyitaan aset-aset hasil korupsi dari tangan koruptor dapat menjadi upaya efektif memberantas korupsi. Namun, Prabowo juga mengingatkan agar aspek keadilan diperhatikan, sehingga anak dan keluarga koruptor tidak menderita akibat penyitaan harta tersebut.

KPK dan pemerintah perlu membahas lebih lanjut tentang Undang-Undang yang akan mengatur penyitaan aset koruptor, termasuk bagaimana keadilan bagi keluarga koruptor akan diterapkan. Langkah ini bertujuan menciptakan sistem yang efektif dan adil dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. (Tim)

Berita Terkait

Cakades Pagar Puding Lamo Edy Enjoe Silaturahmi ke Kantor KAWAT, Mohon Doa Restu Maju Pilkades 2026
Sat Lantas Polres Serdang Bedagai Gelar Patroli Asmara Subuh
Patroli Subuh di Bulan Ramadhan, Polsek Kubu Jaga Keamanan Jamaah Masjid.
Penyaluran Lembu Meugang di Aceh Timur Menuai Sorotan
Aktivitas Galian C di Desa Sako Disorot Warga, Diduga Belum Kantongi Izin
Patroli Pasar Bedug Ramadan 1447 H, SPKT Polsek Rimbo Bujang Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Warga
Audensi DPC Ormas Bidik Palas Dengan PT.KAS Kebun Sosa.
POLRES ROKAN HILIR GELAR APEL LAUNCHING PENGGUNAAN TANJAK DAN SELEMPANG SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN BUDAYA MELAYU.

Berita Terkait

Jumat, 20 Februari 2026 - 14:41 WIB

Cakades Pagar Puding Lamo Edy Enjoe Silaturahmi ke Kantor KAWAT, Mohon Doa Restu Maju Pilkades 2026

Jumat, 20 Februari 2026 - 14:30 WIB

Sat Lantas Polres Serdang Bedagai Gelar Patroli Asmara Subuh

Jumat, 20 Februari 2026 - 14:12 WIB

Patroli Subuh di Bulan Ramadhan, Polsek Kubu Jaga Keamanan Jamaah Masjid.

Jumat, 20 Februari 2026 - 14:01 WIB

Penyaluran Lembu Meugang di Aceh Timur Menuai Sorotan

Jumat, 20 Februari 2026 - 13:07 WIB

Aktivitas Galian C di Desa Sako Disorot Warga, Diduga Belum Kantongi Izin

Berita Terbaru

NASIONAL

Sat Lantas Polres Serdang Bedagai Gelar Patroli Asmara Subuh

Jumat, 20 Feb 2026 - 14:30 WIB