KPK Setuju Dengan Penyitaan Aset Para Koruptor, Namun Belum Persetujuan Dari Presiden RI

Kamis, 10 April 2025 - 20:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mitramabes.com- Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto tentang penyitaan aset koruptor sebagai upaya memberantas korupsi. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa upaya penyitaan aset koruptor tidak hanya didukung KPK, tetapi juga oleh masyarakat.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya penyitaan aset koruptor tidak hanya didukung KPK, tetapi juga oleh masyarakat.

Dan bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya, kita juga perlu ada pembahasan para penegak hukum dalam hal ini dari sisi yudikatif, lalu dari sisi eksekutif, dan tentunya legislatif,” kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025). Meski demikian, KPK kurang sepakat dengan pernyataan Prabowo terkait keadilan aset bagi keluarga koruptor.

Namun, KPK belum sepakat dengan pernyataan Prabowo terkait keadilan aset bagi keluarga koruptor. Tessa menyinggung Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Tessa, permasalahan tidak menyentuh keluarga koruptor perlu dilihat dalam konteksnya, terutama jika ada hal-hal yang dinikmati oleh keluarga dan diketahui secara nyata.

Tessa menambahkan bahwa ada mekanisme di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya di Pasal 5, yang membahas pihak-pihak yang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa penyitaan aset-aset hasil korupsi dari tangan koruptor dapat menjadi upaya efektif memberantas korupsi. Namun, Prabowo juga mengingatkan agar aspek keadilan diperhatikan, sehingga anak dan keluarga koruptor tidak menderita akibat penyitaan harta tersebut.

KPK dan pemerintah perlu membahas lebih lanjut tentang Undang-Undang yang akan mengatur penyitaan aset koruptor, termasuk bagaimana keadilan bagi keluarga koruptor akan diterapkan. Langkah ini bertujuan menciptakan sistem yang efektif dan adil dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. (Tim)

Berita Terkait

Pungutan “Uang Pembangunan” Rp300 Ribu di SMKN 2 Nganjuk Disorot, Komite Sekolah Bungkam Saat Dikonfirmasi
Sinergi Akademisi dan Praktisi: Dosen UBL Perkenalkan Teknik ‘Drama Terapi’ di Yayasan Cahaya Azzura Bersinar
Kapolres Kampar Pantau Pembangunan Jembatan Lubuk Agung, Akses Masyarakat Segera Terbuka’!
Aroma Pungutan Uang Pembangunan di SMKN 2 Nganjuk Dipertanyakan, Pihak Sekolah dan Komite Belum Beri Penjelasan
Polda Jambi dan Pemprov Jambi Matangkan Persiapan Karya Bakti Sosial di Taman Eks MTQ
Respons Cepat Laporan Warga, Satresnarkoba Polres Pagar Alam Amankan Dua Pemuda dengan 200 Gram Ganja
Polres Kaur Gelar Apel Pasukan Operasi Keselamatan Nala 2026, Fokus Tekan Pelanggaran dan Laka Lantas.
Polres Kaur Terima Laporan Orang Hilang, Masyarakat Diminta Bantu Informasi.

Berita Terkait

Kamis, 5 Februari 2026 - 09:56 WIB

Pungutan “Uang Pembangunan” Rp300 Ribu di SMKN 2 Nganjuk Disorot, Komite Sekolah Bungkam Saat Dikonfirmasi

Kamis, 5 Februari 2026 - 09:34 WIB

Sinergi Akademisi dan Praktisi: Dosen UBL Perkenalkan Teknik ‘Drama Terapi’ di Yayasan Cahaya Azzura Bersinar

Kamis, 5 Februari 2026 - 09:15 WIB

Aroma Pungutan Uang Pembangunan di SMKN 2 Nganjuk Dipertanyakan, Pihak Sekolah dan Komite Belum Beri Penjelasan

Kamis, 5 Februari 2026 - 08:13 WIB

Polda Jambi dan Pemprov Jambi Matangkan Persiapan Karya Bakti Sosial di Taman Eks MTQ

Kamis, 5 Februari 2026 - 06:20 WIB

Respons Cepat Laporan Warga, Satresnarkoba Polres Pagar Alam Amankan Dua Pemuda dengan 200 Gram Ganja

Berita Terbaru