KPK Setuju Dengan Penyitaan Aset Para Koruptor, Namun Belum Persetujuan Dari Presiden RI

Kamis, 10 April 2025 - 20:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mitramabes.com- Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto tentang penyitaan aset koruptor sebagai upaya memberantas korupsi. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa upaya penyitaan aset koruptor tidak hanya didukung KPK, tetapi juga oleh masyarakat.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya penyitaan aset koruptor tidak hanya didukung KPK, tetapi juga oleh masyarakat.

Dan bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya, kita juga perlu ada pembahasan para penegak hukum dalam hal ini dari sisi yudikatif, lalu dari sisi eksekutif, dan tentunya legislatif,” kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025). Meski demikian, KPK kurang sepakat dengan pernyataan Prabowo terkait keadilan aset bagi keluarga koruptor.

Namun, KPK belum sepakat dengan pernyataan Prabowo terkait keadilan aset bagi keluarga koruptor. Tessa menyinggung Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Tessa, permasalahan tidak menyentuh keluarga koruptor perlu dilihat dalam konteksnya, terutama jika ada hal-hal yang dinikmati oleh keluarga dan diketahui secara nyata.

Tessa menambahkan bahwa ada mekanisme di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya di Pasal 5, yang membahas pihak-pihak yang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa penyitaan aset-aset hasil korupsi dari tangan koruptor dapat menjadi upaya efektif memberantas korupsi. Namun, Prabowo juga mengingatkan agar aspek keadilan diperhatikan, sehingga anak dan keluarga koruptor tidak menderita akibat penyitaan harta tersebut.

KPK dan pemerintah perlu membahas lebih lanjut tentang Undang-Undang yang akan mengatur penyitaan aset koruptor, termasuk bagaimana keadilan bagi keluarga koruptor akan diterapkan. Langkah ini bertujuan menciptakan sistem yang efektif dan adil dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. (Tim)

Berita Terkait

Polsek Rimbo Bujang Sampaikan Edaran Seruan Bersama, Sambut Ramadan 1447 H, Fokus Pengamanan dan Penertiban Tempat Hiburan
Bhabinkamtibmas Sambangi Warga Sei Meranti Darussalam, Ajak Jaga Kamtibmas Kondusif
Di Bulan Suci Ramadan, Personel Polsek Seputih Banyak Pasang Spanduk Himbauan Kamtibmas di Sejumlah Titik Strategis
Satresnarkoba Polres Nagan Raya Kembali Amankan Pengedar Narkoba, 42 Gram Sabu Disita.
Warga kecamatan Tripa Makmur Kecewa Listrik Padam Saat Sahur.
Latihan Dalmas Sat Samapta Polres Lampung Tengah, Wujud Kesiapan Jaga Stabilitas Kamtibmas
Propam Polres Selayar Kembali Gelar Gaktibplin, Kapolres Tegaskan Disiplin Fondasi Utama Pelaksanaan Tugas
Merah Putih Di Puskesmas Langkahan Berubah Warna,Dinkes Dinkes Tidak Peka Dengan Disiplin Di Lapangan

Berita Terkait

Rabu, 25 Februari 2026 - 13:58 WIB

Polsek Rimbo Bujang Sampaikan Edaran Seruan Bersama, Sambut Ramadan 1447 H, Fokus Pengamanan dan Penertiban Tempat Hiburan

Rabu, 25 Februari 2026 - 13:06 WIB

Di Bulan Suci Ramadan, Personel Polsek Seputih Banyak Pasang Spanduk Himbauan Kamtibmas di Sejumlah Titik Strategis

Rabu, 25 Februari 2026 - 11:50 WIB

Satresnarkoba Polres Nagan Raya Kembali Amankan Pengedar Narkoba, 42 Gram Sabu Disita.

Rabu, 25 Februari 2026 - 11:47 WIB

Warga kecamatan Tripa Makmur Kecewa Listrik Padam Saat Sahur.

Rabu, 25 Februari 2026 - 11:16 WIB

Latihan Dalmas Sat Samapta Polres Lampung Tengah, Wujud Kesiapan Jaga Stabilitas Kamtibmas

Berita Terbaru