KPK OTT (8) ORANG DIAMANKAN, TERMASUK PEJABAT DAN ANGGOTA DPRD OKU

Minggu, 16 Maret 2025 - 14:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATURAJA, Mitramabes Com Maret 2025.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, delapan orang diamankan dalam OTT yang berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Di antara pihak yang ditangkap, terdapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU serta sejumlah anggota DPRD OKU.

 

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tersebut. “Benar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu malam, (15/3/2025). Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa Kepala PUPR OKU hingga anggota DPRD OKU turut diamankan dalam OTT tersebut.

 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, juga memastikan adanya penyelenggara negara yang terjaring dalam operasi ini. Meski begitu, ia belum memberikan rincian lebih lanjut terkait identitas para pihak yang ditangkap.

“Penyelenggara negara dan lainnya. Detailnya nanti dikabari,” ujar Tessa.

 

Menurutnya, saat ini KPK masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. “Benar, KPK telah mengamankan delapan orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,” katanya.

 

Lebih lanjut, Tessa menjelaskan bahwa KPK akan memberikan keterangan resmi terkait operasi ini melalui konferensi pers mendatang. “Namun, untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat konpers resmi terkait kegiatan tersebut,” imbuhnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para pihak yang telah diamankan.*

 

 

(Jhony/tim) Mitramabes Com.

Berita Terkait

Kuasa Hukum Mahruzar Desak Polda Sumut Percepat Penanganan Laporan Dugaan Penipuan Tambak
Diduga Menyalahgunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)Guna Aktivitas Judi Online Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja Akhirnya Resmi Diberhentikan Dari Jabatannya.
Berikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pemkab Bantaeng Raih UHC Award
Wabup Tebo Nazar Efendi, S.E, M.Si Serahkan Bantuan Program S4 Genting untuk Keluarga Anak Berisiko Stunting
Bantaeng Raih Penghargaan Universal Health Coverage Award Kategori Madya
Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung sekaligus Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Golkar : Penempatan Polri di Bawah Presiden Adalah Amanat Reformasi dan Konstitusi
WARGA PROTES PEMBANGUNAN SPAM BARU SELESAI SUDAH RETAK.
SDN 6 Rantau Bayur Memprihatinkan, Masyarakat Pertanyakan Dana BOS Rp 98,5 Juta, Kepala Sekolah Sulit Dikonfirmasi.

Berita Terkait

Rabu, 28 Januari 2026 - 08:44 WIB

Kuasa Hukum Mahruzar Desak Polda Sumut Percepat Penanganan Laporan Dugaan Penipuan Tambak

Rabu, 28 Januari 2026 - 08:42 WIB

Diduga Menyalahgunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)Guna Aktivitas Judi Online Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja Akhirnya Resmi Diberhentikan Dari Jabatannya.

Rabu, 28 Januari 2026 - 07:39 WIB

Wabup Tebo Nazar Efendi, S.E, M.Si Serahkan Bantuan Program S4 Genting untuk Keluarga Anak Berisiko Stunting

Rabu, 28 Januari 2026 - 07:39 WIB

Bantaeng Raih Penghargaan Universal Health Coverage Award Kategori Madya

Rabu, 28 Januari 2026 - 06:58 WIB

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung sekaligus Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Golkar : Penempatan Polri di Bawah Presiden Adalah Amanat Reformasi dan Konstitusi

Berita Terbaru