Purwakarta || Jabar MBS Kunjungan kerja Anggota DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, ke Purwakarta, menghasilkan diskusi penting mengenai berbagai permasalahan infrastruktur dan tata ruang. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menjabarkan sejumlah kendala yang dihadapi, khususnya terkait aset milik Perum Jasa Tirta (PJT) dan Perhutani.
Salah satu permasalahan utama yang diangkat adalah kondisi jalan di Jatimekar yang rusak parah. Karena jalan tersebut merupakan aset PJT, pemerintah daerah kesulitan memperbaikinya menggunakan Dana Desa (DD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati mengusulkan kerjasama dengan PJT melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar dana desa dapat digunakan untuk perbaikan jalan tersebut, atau agar PJT langsung memperbaiki jalan tersebut. Alternatif lain yang diusulkan adalah pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk perbaikan infrastruktur di sekitar aset PJT.
Permasalahan lain menyangkut Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Munjul-Cimaung. Kondisi jalan yang padat dan sempit menyebabkan kemacetan. Bupati mengusulkan pelebaran jalan dengan memanfaatkan lahan DAS yang berukuran 13 meter di kanan dan kiri sungai. Pelebaran jalan ini akan dibarengi dengan normalisasi sungai dan penataan bangunan liar di sekitar DAS. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan mencegah banjir di Munjul.
Selanjutnya, Bupati juga menyampaikan kendala terkait aset PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pembebasan lahan untuk perpanjangan Jalan Kemuning hingga Lapang Sahate telah dilakukan sejak masa kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi, namun proses perpanjangan jalan tersebut terhambat. Bupati kembali meminta izin kepada PT KAI untuk melanjutkan proyek tersebut.
Masalah lain yang dibahas adalah penutupan akses jalan Ateng Sarton menuju Bojong Kampung Baru oleh PT KAI. Meskipun penutupan dilakukan demi keamanan, hal ini menyebabkan masyarakat harus menempuh jalur yang lebih jauh. Bupati mengusulkan agar akses jalan tersebut dibuka kembali dengan dilengkapi palang pintu otomatis.
Terakhir, Bupati membahas permasalahan tanah Perhutani di Ciwareng seluas 60 hektare dan kawasan Leuweung Tiis seluas 11 hektare. Bupati mengusulkan agar lahan tersebut dijadikan hutan kota untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah perebutan lahan. Beliau juga meminta arahan mengenai prosedur pengajuan kawasan hutan kepada Kementerian terkait. Selain itu, Om Zein juga meminta agar lahan Perhutani seluas 342 hektare di belakang kawasan industri di Hegarmanah, Babakancikao, dan Maracang dijadikan hutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Secara keseluruhan, pertemuan ini menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai permasalahan infrastruktur dan tata ruang di Purwakarta. Solusi yang diusulkan mencakup kerjasama antar instansi pemerintah, pemanfaatan CSR perusahaan, dan penataan aset milik BUMN dan Perhutani. Harapannya, permasalahan tersebut dapat terselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta.
( Dwi A.H )
