Mitramabes. Com Pagar Alam Sumsel Mengingat Sudah Lebih dari 100 hari masa kerja Walikota Pagar Alam, sekian banyak jaji politik dan program kesejahteraan masyarakat kota pagar alam, Hinga saat ini fenomena ini masih dalam misteri. Antara lain janji politik kampanye bertajuk kan pendidikan gratis SD-SMP bahkan janji memberi alat transportasi Mobil Ambulance gratis di setiap kelurahan kota pagar alam hanya menunggu hujan di musim kemarau.
Di man masyarakat terlena dan terbuai saat janji politik mengesankan, bak meninggalkan ekspektasi tinggi di kalangan masyarakat terhadap realisasi janji-janji politik yang disampaikan para kandidat selama masa kampanye. Janji-janji tersebut, yang sering kali bersifat aspiratif dan idealis, kini menghadapi ujian nyata dalam bentuk penerapan kebijakan yang teknokratis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.” katanya.
Perlu di pahami. Masyarakat kota Pagar Alam tidak hanya menagih janji ditepati saja, tetapi juga menuntut agar kepala daerah terpilih mampu memberikan solusi konkret yang membawa dampak nyata bagi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, penting bagi kepala daerah untuk mampu mengubah visi-misi politik menjadi kebijakan operasional yang selaras dengan kondisi lokal, prioritas pembangunan, dan kapasitas fiskal yang berkualitas serta kebutuhan pendidikan anak anak program gratis di pungsi kan.
Begitu juga pada Elemen pemuda-pemudi dan mahasiswa/i di kota Pagar Alam senantiasa akan mengawal Program dan kebijakan yang dikelolah oleh pemerintah Pagar Alam saat ini, sekian banyak janji politik kepala daerah di masa kampanye. Saat ini masih menjadi program yang misteri, rancangan dan akan di perlakukan seragam anak didik sekolah yang katanya akan di gratis kan. Pada kenyataan nya masih tenang-tenang, pertanyaan nya apakah semua siswa di tingkat SD dan SMP dan atau ada kriteria tertentu.
Janji politik dalam Pilkada merupakan kesanggupan yang diucapkan oleh kandidat tentu masyarakat sangat mempercayainya dan menjadi impian bagi masyarakat kecil menenga kebawa, harap di penuhi oleh kepala daerah yang diusung nya, masyarakat berharap sesuatu yang dianggap sangatlah penting bagi nya.
Dalam perspektif teori sosial, janji ini memiliki dimensi moral dan kontraktual. Di sini pula menjadi tegas bahwa janji adalah simbol kepercayaan: antara pihak yang berjanji dan penerima janji.
Kepercayaan ini menjadi elemen penting yang memungkinkan partisipasi dalam relasi sosial untuk berinteraksi secara bermakna dan adil.
Dalam rezim Pilkada, janji biasanya diwujudkan dalam bentuk visi dan misi. Oleh karena itu, janji politik tidak hanya sekedar retorika, tetapi juga menjadi tolok ukur integritas dan tanggung jawab moral dari kepala daerah terpilih. Dimensi moral janji politik memiliki dimensi moral, karena mengandung tanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat yang memberikan mandatnya.
Komitmen janji politik bertajuk kan ambulance gratis di setiap kelurahan, kini di pertanyakan yang masih mengambang keberadaan nya, begitu pun tentang mekanisme peruntukan Ambulance gratis tersebut, apa di setiap kelurahan menerima satu unit mobil Ambulance.
Selain tentang seragam sekolah gratis, Ambulance gratis, dan lagi-lagi isu atlit kota Pagar Alam. Kabar yang beredar apa atlit sampai saat ini belum menerima insentif dari perlombaan yang di ikuti.
Perlu di pahami, sebagai masyarakat dan pemuda-pemudi di kota pagar Alam. Selalu siap siaga dan mengingatkan Pemerintah kota Pagar Alam akan mengawal program program yang dijanjikan kepala daerah Pagar Alam pada masa kempannye, ini adalah langkah awal bahwa pemuda pemudi, mahasiswa dan tokoh masyarakat adalah “agen of change, yang membantu memberikan catatan-catatan kecil untuk di ingat oleh semua masyarakat Pagar Alam.
Perlu saling mengingatkan, komitmen tidak hanya menegaskan niat baik kandidat, tetapi juga membangun rasa saling percaya dengan masyarakat. Pada saat yang sama, dimensi kontraktual janji politik mengharuskan kandidat untuk menerjemahkan janji tersebut ke dalam bentuk kebijakan yang konkret dan operasional. Dengan kata lain, janji politik bukan hanya tentang retorika, tetapi juga tentang bukti nyata dalam pelaksanaan pemerintahan.
Kendati begitu merealisasikan janji politik ke dalam kebijakan teknokratis sering kali menghadapi tantangan besar. Janji yang disampaikan selama kampanye sering bersifat muluk,
sementara realitas pemerintahan membutuhkan pendekatan yang terukur dan berbasis data.
Ketika janji untuk menciptakan lapangan kerja, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentulah harus diuraikan ke dalam program-program spesifik, seperti pelatihan tenaga kerja, insentif untuk usaha kecil dan menengah, atau investasi di sektor produktif. Kepala daerah harus mampu melakukan analisis kebutuhan lokal yang komprehensif, demi memastikan bahwa janji mereka relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif. Dari itu keberhasilan kepala daerah dalam memenuhi janji politik sangat bergantung pada integritas moral dan kompetensi teknokratis mereka.
Janji politik tidak boleh dipandang sebagai sekadar alat kampanye, tetapi sebagai kontrak sosial yang mengikat mereka dengan masyarakat. Ada tantangan besar dalam mewujudkan janji-janji politik mengantar nya sampai duduk di kursi kepemerintahan.”
Keberhasilan kepala daerah dalam memenuhi janji politik akan sangat bergantung pada integritas moral dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
(Team)
