Jakarta MBS – Ketua Umum Persatuan Aktivis Kontrol Sosial Seluruh Indonesia (PAKSI), Ramses Sitorus, menggaris bawahi dugaan tindakan seorang oknum polisi Babinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan Timur, Polsek Metro Menteng, yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada manajemen Hotel Mega Pro. Menurutnya, kasus ini harus menjadi perhatian serius pimpinan Polri karena mencerminkan adanya praktik tidak sehat dalam institusi penegak hukum.
“Selama ini, pejabat penyelenggara negara kerap menuduh bahwa oknum organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering meminta-minta kepada pengusaha. Namun, kejadian ini membuktikan bahwa praktik tersebut juga terjadi di kalangan aparat sendiri. Jika ingin bersih, maka semua pihak harus diproses tanpa pandang bulu,” ujar Ramses dalam keterangannya, Selasa (25/3).
Lebih lanjut, Ramses menegaskan bahwa Kapolri dan Kapolda Metro Jaya harus segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan ini dan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran. Ia menekankan bahwa tindakan seperti ini tidak hanya merugikan citra kepolisian, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas sosial, PAKSI menyatakan siap menerima aduan dari masyarakat jika ada penyelenggara negara, ormas, LSM, atau pihak lain yang meminta THR kepada pengusaha melalui proposal atau surat resmi. “Kami akan mengawal setiap laporan yang masuk dan memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Jika ada bukti yang kuat, kami siap membawa kasus tersebut ke jalur hukum,” tegas Ramses.
Ramses juga mengajak para pengusaha untuk berani menolak permintaan THR yang dilakukan secara tidak wajar oleh siapapun, baik itu aparat, pejabat, maupun organisasi tertentu. “Jangan takut untuk melapor. PAKSI akan menjadi mitra dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa praktik-praktik semacam ini bisa diberantas,” Ujarnya.
Dengan adanya pengawasan ketat dari masyarakat dan komitmen dari berbagai pihak, Ramses berharap agar budaya meminta-minta THR secara tidak sah ini dapat dihilangkan. “Jika kita ingin membangun bangsa yang bersih dan bermartabat, maka kita harus berani melawan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.
