PEKANBARU CN- banyaknya Gelombang Penolakan dari elemen masyarakat, terkait kehadiran Tempat Hiburan Pub dan KTV Joker Poker di Jalan HR Soebrantas Panam, Kota Pekanbaru, membuat Induk Organisasi Kepemudaan ini turut berkomentar.
Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Gelombang Penolakan itu adalah respon yang sangat positif, wujudnyata dari Kepedulian Masyarakat atas situasi dan kondisi kampungnya sendiri.
Hal itu perlu dilakukan, sebagai sikap yang jelas, bahwa Tempat Hiburan yang dimaksud benar-benar tidak dibutuhkan, bahkan berpotensi merusak akhlak sesama anak bangsa.
Kendati demikian, Ketua KNPI Provinsi Riau juga memiliki Alternatif berfikir dan bersikap yang berbeda. Menurutnya, Masyarakat jangan terlalu mudah ikut Terprovokasi. Sikap Latah harus perlahan mulai dirubah. Menurut Ketua Larshen Yunus, masih banyak cara-cara yang lebih elegan tanpa capek-capek keringat demo sampai larut malam seperti hari ini, Senin (12/12/2022). Energi Masyarakat terkuras habis hanya untuk teriak-teriak tanpa menghadirkan solusi yang konkrit.
Kasus Tempat Hiburan Pub & KTV Joker Poker, Ketua KNPI Riau: “Seharusnya yang Didemo itu Oknum Pejabat Jahanam!”
Bagi Ketua Larshen Yunus, sudah saatnya masyarakat mengedepankan Fikiran yang lebih Taktis, yaitu tentu dengan cara-cara dan strategi yang lebih terhormat. Bagi Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi Termuda se-Indonesia itu, seharusnya yang di Demo Oknum Pejabat Keparat yang Jahanam itu!!! bukan justru Pelaku Usahanya.
Ketua KNPI Riau Angkat Bicara Terkait Kasus Tempat Hiburan Pub & KTV Joker Poker, Bikin Merinding!
Bagi Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, pihak-pihak yang sangat bertanggung jawab atas hadirnya Tempat Usaha Dunia Malam seperti itu adalah Pemerintah, baik itu Pemko maupun Pemprov.
Kepala Daerah melalui Dinas PTSP, yang Menerbitkan Izin tentu mengetahui persis model usaha yang akan berdiri. Bukan sebaliknya! Justru terlihat buang badan dengan berbekal ilmu sandiwaranya, Pemerintah berhasil lakukan Spekulasi untuk Mengadu Domba Masyarakatnya.
“Mana mungkin para Pelaku Usaha berani mendirikan Usahanya tanpa sepengetahuan dari Pemerintah. Itu omong kosong namanya!!! tentu mereka punya perhitungan yang sangat matang, sebelum menghabiskan energi guna mendirikan Usahanya.
Terkait Kasus Tempat Hiburan Pub & KTV Joker Poker di Panam, yang harus bertanggung jawab itu adalah Pemerintah!” tegas Larshen Yunus.
Alumni Sekolah Vokasi Mediator dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga katakan, bahwa selain Pemerintah! yang Wajib bertanggung jawab adalah Wakil Rakyat di DPRD. Apalagi Partai Pemenang untuk Kota Pekanbaru berasal dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yakni selaku Partai yang selalu Mengedepankan Nilai-Nilai dan Semangat Agama. Begitupula untuk DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru, PKS menyumbangkan Kadernya sebanyak 2 orang (Kursi).
“Bayangkan saja! dari Komposisi dan Fakta Politik saat ini, Para Pengelola Pemerintahan dan DPRD berasal dari pihak-pihak yang Khatam beragama. Wabbilkhusus bagi para Wakil Rakyat di DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Provinsi Riau dari Dapil 1, Seharusnya hal-hal semacam itu mereka yang selesaikan bukan malah Rakyat yang kembali dibuat susah!” kesal Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai WASEKJEND DPP KNPI (Pusat).
Hingga berita ini diterbitkan, Selasa dini hari (13/12/2022), DPD KNPI Provinsi Riau segera Layangkan Surat Somasi terhadap Pemprov dan Pemko Pekanbaru, agar dapat Menghadirkan Keadilan atas kasus tersebut.
Prinsipnya Pemerintah Jangan pernah buang badan, apalagi “pura-pura gila” alias pakai gaya sok ngak tahu. Walaupun di Website ada tulisan tak Terverifikasi, namun Masyarakat tetap menaruh curiga, ada Keterlibatan oknum Pejabat Pemerintah terhadap keberadaan Tempat Usaha tersebut. Bersama DPD KNPI Provinsi Riau, menuju Kota Pekanbaru yang benar-benar Madani.
Terakhir, lagi-lagi Induk Organisasi Kepemudaan itu tegaskan, bahwa kesemuanya itu hanya Pemerintah dan DPRD Kota Pekanbaru yang harus dan wajib bertanggung jawab. Karena hanya mereka yang diberikan Mandat untuk Mengelola Daerah.
Bagi Ketua KNPI Riau tersebut, informasi tentang Penerima Award Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Penghargaan Anugerah KI sama sekali tak penting, karena hal itu hanya dianggap sebagai hiburan semata, canda-candaan, bahkan cenderung hanya menghabiskan Anggaran Saja.
“Sekali lagi kami tegaskan!!! agar seharusnya dan sangat wajib yang di Demo itu Pemprov dan Pemko Pekanbaru, Bukan justru Pelaku Usaha!” Ini keliru namanya.
Berhentilah menjadi korban atas strategi adu domba zaman belanda. Berfikir dan Bersikaplah yang cerdas. Masyarakat Kota Pekanbaru pasti bisa!!! Ayo Revolusi Mental” akhir Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya.
( EDITOR / Nahar ).
