POLRES TEBO || MBS – Suasana di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Tebo, Selasa (28/10/2025), mendadak ramai. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat, Pemuda, dan Mahasiswa Kabupaten Tebo menggelar aksi demonstrasi menuntut kejelasan status lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Tebo Indah (TI) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat sekitar.
Aksi yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB dari Simpang Tugu tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari personel Polres Tebo. Massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Tebo untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Kapolres Tebo AKBP Triyanto, S.I.K., S.H., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Tebo Khalis Mustiko, S.H., Wakil Ketua I DPRD Ihsanudin, S.P., Ketua Komisi II DPRD Tibrani, serta sejumlah pejabat terkait di antaranya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo Dede Wahyudi, ST., M.P.W.K., Plt. Kadis Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Heru Purnomo, dan Kaban Kesbangpol Sugiyanto, S.P.
Aksi yang diikuti sekitar 200 orang peserta ini menuntut agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tebo segera meninjau ulang rekomendasi terkait HGU PT. TI yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Massa juga mendesak agar izin HGU PT. TI dicabut, serta meminta sertifikat tanah gratis bagi masyarakat terdampak.
Korlap umum aksi, Hafizan Romi Faisal, bersama perwakilan mahasiswa dan pemuda, menegaskan bahwa temuan lapangan menunjukkan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan, mulai dari pengelolaan kebun yang tidak sesuai standar, pembiaran aktivitas PETI ilegal, hingga perusakan lingkungan di kawasan DAS.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tebo AKBP Triyanto menegaskan bahwa Polri hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib.
“Kami siap mengawal bapak-ibu dalam menyampaikan aspirasi. Silakan sampaikan pendapat dengan damai, kami pastikan keamanan tetap terjaga,” tegas Kapolres.
Setelah penyampaian orasi di depan kantor DPRD, kegiatan dilanjutkan dengan audiensi resmi di ruang Banggar DPRD Kabupaten Tebo antara perwakilan masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko menyatakan kesiapannya untuk menampung dan menindaklanjuti seluruh aspirasi secara konstitusional.
“Jika ada rekomendasi yang belum tepat, mari kita bahas bersama. Kita ingin solusi terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.(Sch).
Editor : Socheh
