,Jawa Barat– Mitramabes.com // “Program pembongkaran bangunan liar (bangli) di sepanjang Daerah Aliran Sungai Cikarang yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai perlu dikaji ulang. Meski bertujuan untuk menanggulangi banjir tahunan dan menjalankan instruksi Gubernur Jawa Barat, langkah tersebut dinilai belum menyentuh aspek kemanusiaan.
Warga masyarakat Kampung pulo Desa sukaraya,kecamatan Karangbahagia kabupaten:bekasi, Mengkritisi proyek besar ini. Menurutnya, tidak ada sosialisasi lagi dan langsung dikasih Surat himbauan dengan jangka waktu 3 hari bagi warga yang terdampak penggusuran, Menurut warga ,waktu 3 hari tersebut kurang manusiawi.(red)
“Berbeda dengan sebelumnya saat Gubernur Jawa Barat ikut mengawal langsung, saat itu langkah-langkah penertiban dilakukan dengan tegas namun tetap manusiawi. Tapi mengapah pada warga kampung pulo justru tidak ada sosialisasi lagi ,” ujar warga , jum at malam (18/juli/2025).
Menurut warga kampung pulo sudah sepantasnya di sosialisasi kan terlebih dahulu kepada warga masyarakat jangan ujug2 ada surat dengan jangka waktu hanya 3 hari,menurut warga” pasalnya waktu 3(tiga) hari adalah waktu yang kurang manusia wi (terlalu mepet) ujar warga kepada media
“Kalau memang pembongkaran itu sangat mendesak, ya silakan. Tapi setidaknya , harusnya dilakukan survei dan uji material terlebih dahulu. Jangan sampai keputusan besar tidak punya dasar konseptual yang jelas. Ini proyek besar, jangan sampai menimbulkan dampak sosial yang merugikan, warga masyarakat ” tegasnya.
Lebih lanjut, warga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan proyek ini ,seharusnya dilakukan secara adil pasalnya mengapah hanya sebelah kiri saja, sebelah kanan(pinggir jalan raya )tidak ada surat pemberitahuan ada apa?
“Apakah hanya bangunan warga yang dibongkar? Bagaimana dengan bangunan besar yang juga berdiri di atas lahan DAS , aliran Kali Cikarang sampai Warung satu Padahal di situlah titik permasalahannya,Saya sudah survei sendiri ke lokasi , Apa mereka juga dibongkar? Kalau mau tegas, harusnya semua tanpa pandang bulu,” tambahnya. .Di tempat musyawarah Ketua Rt Tal,dim mengatakan kami hanya menjalan perintah pimpinan saja.,hanya Sebatas mengantar surat itu pun saya sendiri yang poto kopi surat itu. Ketika ditanya seharus sosialisasi dulu pak rt. Tidak seperti ini. Kami . Yang terdampak menjadi resah pasalnya waktu 3 ( tiga ) hari buat kami sangatlah mepet, bagaimana dengan yang tidak ada lahan, mau tinggal dimana. maka dari itu kami inginkan ada solusi yang terbaik dari pemerintahan yang tertinggi sampai ke desa. Setidak kami bisa menyampaikan aspirasi kami kepada kepala desa sukaraya untuk di sampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Ujarnya.
“.Coba kami kasih waktu untuk audensi kepada kepala desa pasalnya Ini juga menyangkut masa depan warga pak rt juga” tutup warga.
Sampai berita ini ditayangkan media belum konfirmasi kepada pejabat pejabat yang terkait.
Reporter: AgusBKSMBS
