Jaksa Minta Tata Kelola Anggaran Pendidikan di Sekolah Harus Sesuai Juknis

Kamis, 13 Februari 2025 - 14:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Singkil – Mitramabes.com

Ratusan Kepala Sekolah dari 6 kecamatan se Aceh Singkil mengikuti kegiatan penyuluhan terkait tata kelola anggaran yang lebih efektif, efisien dan sesuai Juknis.

Program Jaksa Sahabat Sekolah bersama ratusan kepsek ini dilaksanakan, Kamis, 13 Pebruari 2025 di gedung pertemuan UPTD SPF SMPN 1 Gunung Meriah – Rimo.

Hadir diacara itu para kepala sekolah SD dan SMP dari Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Suro, Danau Paris, Singkohor dan Kuta Baharu.

Sugianto, selaku plt, kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil dalam sambutannya memberi apresiasi kepada pihak Kajari Aceh Singkil atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan selama ini

“Jarang terjadi selama ini, kegiatan rembuk bersama para kepala sekolah dengan kejaksaan, guna memberi pemahaman hukum terhadap penyalahgunaan anggaran sekolah, serta kerap memberi masukan lain,” kata Sugianto.

Sebenarnya, kata Sugi, sapaan akrabnya bahwa program Jaksa Sahabat Sekolah ini bukan keinginan saya sendiri dan bukan pula keinginan Kajari. Namun cetusannya berkat hasil obrolan dan komunikasi bersama sehingga terwujudlah pertemuan bersama seperti saat ini jelasnya.

Ia juga mengingatkan, Jangan pula nanti, bapak ibu kepsek mentang – mentang sudah kenal dengan Kajari, lantas sesuka hati pula mengelola dana operasional di sekolahnya masing-masing pintanya.

“Intinya mari kita semua para kepala sekolah lebih profesional dan akuntabel dalam mengelola.anggaran yang ada, lebih sinergis lah menggunakan dana itu demi kebaikan bersama,”

Sugianto juga berharap agar kajari juga nantinya sudi memberi arahan kepada pihak kepala sekolah sebagai petunjuk agar pengelolaan dana dapat dilaksanakan sesuai juknis dan aturan yang telah ditetapkan harapnya.

M, Junaidi, SH MH, Kajari Aceh Singkil mengatakan bahwa pada prinsipnya korupsi itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.

“Mari semua bapak ibu berupaya mengelola anggaran sesuai ketentuan saja, jangan pernah lakukan penyalahgunaan,”

Selain merugikan keuangan negara, indikasi lainnya adalah dalam upaya untuk memperkaya diri pribadi dengan cara melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan ujarnya.

Ia berharap agar semua pihak dapat menghindari upaya, potensi dan kesempatan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara walau sekecil apapun.

Jurnalis … Zaelani Bako
Mitra mabes

Berita Terkait

Polsek Berastagi Cek Langsung Dugaan Barak Narkoba dan Judi “Tembak Ikan” yang Viral di Medsos, Hasil Nihil
Bhabinkamtibmas Polsek Stabat Sambangi Pos Kamling, Kapolres Langkat Tegaskan Kegiatan Serupa Dilaksanakan Jajaran
Kapolres Muaro Jambi Pimpin Pengamanan Final dan Penutupan Turnamen Sepak Bola Gubernur Cup 2026
Wakil Bupati Tebo Hadiri FGD World Class University Sinergi UGM dan KAGAMA
Irwasda Polda Jambi Hadiri Perayaan Pesta Perak 25 Tahun HKBP Simpang Rambutan
Jawaban Peristiwa Hukum & Alat Bukti Termohon dalam Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Mdn., Diduga Sarat Rekayasa Hukum dan Upaya Paksa
Pelaksanaan Musda IX DPD AMPI Bejalan Dengan Khidmat surya Darma Sitepu S.E Terpilih sebagai Ketua DPD AMPI Kota Binjai Periode 2026–2031.
Ciptakan Situasi Aman dan Kondusif, Polres Pagar Akan Intensifkan Patroli KRYD Malam Libur

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 10:05 WIB

Polsek Berastagi Cek Langsung Dugaan Barak Narkoba dan Judi “Tembak Ikan” yang Viral di Medsos, Hasil Nihil

Senin, 26 Januari 2026 - 09:13 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Stabat Sambangi Pos Kamling, Kapolres Langkat Tegaskan Kegiatan Serupa Dilaksanakan Jajaran

Senin, 26 Januari 2026 - 00:45 WIB

Wakil Bupati Tebo Hadiri FGD World Class University Sinergi UGM dan KAGAMA

Senin, 26 Januari 2026 - 00:30 WIB

Irwasda Polda Jambi Hadiri Perayaan Pesta Perak 25 Tahun HKBP Simpang Rambutan

Minggu, 25 Januari 2026 - 19:56 WIB

Jawaban Peristiwa Hukum & Alat Bukti Termohon dalam Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Mdn., Diduga Sarat Rekayasa Hukum dan Upaya Paksa

Berita Terbaru