Mitramabes.com.Dalam alam demokrasi, kebebasan seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang selalu mengatasnamakan “kebebasan berpendapat”, demikian disampaikan Farhan Donganta Ketua Indonesia Youth Epicentrum ( IYE) Mandailing Natal kepada media ini by WhatsApp, Sabtu, (16/08/2024).
Menurut dia, Kebebasan yang disalahgunakan dapat kita lihat dalam banyak kompetisi demokrasi, seperti banyaknya beredar informasi yang tak terkonfirmasi (hoax), kampanye yang membutakan mata pemilih tentang kebaikan dari salah satu pasangan calon (black campaign), dan pemecah belahan yang membawa unsur SARA (polarisasi), serta akun palsu sosial media yang dipergunakan oleh beberapa pihak untuk menggiring opini publik.
“Banyak hal yang harus dijaga dengan ketat dan diawasi dengan tegas, BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal tidak boleh diam atas hal ini, BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal harus cepat tanggap bahkan harus memperketat pengawasan pada beberapa hal yang telah saya sebutkan sebelumnya” cetusnya
Diterangkan Farhan, Polarisasi, hoax, black campaign, dan akun-akun palsu media sosial adalah benalu dalam demokrasi, BAWASLU berfungsi untuk menghantam hal-hal tersebut.
“Karena dampak buruk yang diberikan oleh hal-hal tersebut adalah : perpecahan” lanjutnya
Lanjutnya, Ini adalah permintaan fundamental dari saya sebagai bagian dari publik Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selaku lembaga pengawas pemilu harus hadir untuk mencegah adanya resiko perpecahan yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan tersebut, dengan cara memberikan pendidikan politik pada masyarakat Mandailing Natal tentang buruknya hoax, polarisasi, black campaign, dan akun-akun palsu media sosial.
“Pilkada Mandailing Natal harus ditingkatkan kualitas dan mutunya, apabila hoax, polarisasi, black campaign, dan akun-akun palsu tetap dibiarkan, maka hal tersebut akan memengaruhi masa depan Mandailing Natal yang tentu saja akan ditentukan pada tanggal 27 November nanti” lanjutnya
Farhan menyebutkan, ada beberapa cara untuk memberantas banyak hal buruk tersebut, pertama: pengetatan pengawasan, memberi pendidikan politik pada pemilih, dan lembaga penyelenggara pemilu jangan diam.
“Itu adalah cara yang tentunya akan menghasilkan solusi dan harapan tentang Pilkada Madina yang berkualitas tinggi” pungkasnya Edi Lubis
