MERANTI, RIAU MITRAMABES.COM – Ditengah-tengah carut marut keterbatasan ketersediaan keuangan yang menbuat kerisauan masyarakat terutama para ASN terkait Insentif dan perangkat Desa tidak Full untuk pembayaran tahun ini pemkab meranti malah akan menganggarkan anggaran pembelian mobil dinas yang baru.
Tidak tangung-tangung berdasar informasi yang di peroleh sebanyak 7 unit kendaraan mewah yang akan di belikan. Yakni, Mobil mewah merk Avanza dan merk Honda, mobil mewah tersebut rencananya akan di peruntukan untuk BPKAD, Sekwan dan Bagian Umum Kantor Bupati.
Seperti halnya di sampaikan Kabag umum sekretariat Daerah Tarmizi, MM. Rabu sore (17/7/2024) saat di jumpai media ini di ruangannya, bahwa pengadaan kendaraan roda empat (mobil dinas) sebanyak 7 unit untuk beberapa dinas di lingkungan kerja kabupaten kepulauan meranti melalui Sistem e-catalog.
“Pengadaan dilakukan melalui sistem ini, Biar lebih efisien, karena e-catalog merupakan aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai jenis produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan, seperti halnya bagian pemerintah,” Sebut Tarmizi.
Lanjutnya,”Beberapa instansi yang dapat pergantian mobil dinas ada Badan Pendapatan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Sekretaris Dewan (SEKWAN) dan Bagian UMUM kantor bupati Kepulauan Meranti sendiri,” tambahnya.
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti H Fauzi Hasan mengatakan, terkait hal itu memang sudah dibahas di banggar karena ini kebutuhan tapi untuk melaksanakan dengan catatan melihat kondisi keuangan daerah.
“Untuk jumlah anggaran saya lupa, Itu sudah dibahas di banggar dan disetujui tapi dengan catatan melihat kondisi keuangan daerah,” Kata Fauzi saat di hubungi via telpon WhatsApp.
Disinggung dengan kondisi keuangan Pemkab meranti saat ini, DPRD meminta pembelian mobil dinas tersebut di tunda terlebih dahulu, menurutnya,”Banyak lagi yang lebih penting seperti membayar beasiswa yang saat ini mau masuk sekolah. terlebih lagi kendaraan kita kan masih ada dan masih banyak layak di pakai,” ujar Fauzi.
“Dengan situasi seperti ini dan itu mobil dinas bukan hal yang urgensi sangat dan bukan kebutuhan yang mendesak lebih bagus sebaiknya ditunda dulu. Lagian siapa yang mau memakainya, terlebih lagi ini mendekati pilkada takut salah persepsi penggunaannya,”Tutupnya.
Reporter: Indre MBS
