Pekanbaru, MITRAMABES.COM– Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru, Givo Vrabora, mengeluarkan pernyataan tegas yang meminta agar seluruh kepala desa, lurah, hingga aparat RT/RW di Kabupaten Pelalawan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen netralitas dalam Pilkada Pelalawan 2024. Hal ini disampaikannya, Jumat (04/10/2024).
Langkah ini dipandang penting untuk mencegah adanya pemanfaatan aparatur pemerintahan lokal untuk kepentingan politik calon bupati petahana.
Menurut Givo Vrabora mantan ketua Hipmawan 2023 , bahwa netralitas aparat desa dan RT/RW sangat krusial dalam memastikan proses Pilkada yang adil dan transparan.
“Kami mendesak agar setiap kepala desa, lurah, hingga aparat RT/RW di Pelalawan secara resmi membuat fakta integritas yang menyatakan komitmen netralitas mereka selama proses Pilkada. Ini penting agar tidak ada tekanan ataupun keberpihakan terhadap calon petahana atau kandidat lainnya,” ujar Givo Vrabora,
Antisipasi Penyalahgunaan Jabatan
Givo Vrabora, juga menyoroti kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan jabatan oleh aparat pemerintahan lokal yang terafiliasi dengan bupati petahana.
Menurutnya, ada indikasi bahwa beberapa oknum bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan dukungan kepada petahana melalui jabatan dan fasilitas pemerintahan yang mereka miliki.
“Sebagai aparat pemerintahan, mereka harus menjaga netralitasnya. Fakta integritas ini akan menjadi pengingat dan bukti komitmen mereka untuk tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi menggunakan posisi mereka untuk mendukung salah satu calon,” lanjutnya.
Dukungan Terhadap Bawaslu dan Lembaga Pengawas Lainnya
Selain itu, HMI juga menyerukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk lebih aktif dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan kampanye dan memastikan tidak ada aparat pemerintahan lokal yang terlibat dalam politik praktis. Menurut HMI, peran Bawaslu sangat penting dalam menegakkan aturan netralitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
“Kami mendukung penuh Bawaslu untuk mengambil tindakan tegas jika ada aparat yang terbukti melanggar prinsip netralitas ini. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran yang bisa mencederai demokrasi di Pelalawan,” kata Givo Vrabora,
Seruan kepada Masyarakat
Di sisi lain, Ketua HMI yang juga anak kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, juga mengajak masyarakat Pelalawan untuk ikut serta dalam mengawasi dan melaporkan apabila ditemukan adanya dugaan keterlibatan aparat pemerintahan lokal dalam kampanye politik. “Masyarakat harus aktif melaporkan jika menemukan tindakan yang mencurigakan. Demokrasi adalah milik kita bersama, dan kita harus menjaga keadilan dalam prosesnya,” pungkasnya.
Dengan adanya desakan ini, diharapkan seluruh aparat desa dan RT/RW di Kabupaten Pelalawan dapat menjaga komitmen netralitas selama Pilkada, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan politik. HMI berharap bahwa dengan adanya fakta integritas ini, Pilkada Pelalawan 2024 akan berjalan secara lebih adil dan demokratis.
“Netralitas adalah syarat mutlak bagi aparat pemerintahan dalam proses Pilkada. Kita tidak boleh membiarkan adanya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau politik,” ujar Givo Vrabora.
Junius Zalukhu FRN
