Bekasi MBS, Sekalipun tidak ada korban jiwa, rubuhnya Plapon SDN 02 Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kab Bekasi mengundang tanda tanya publik, mengapa bangunan gedung SD dengan dua lantai yang di bangun dengan anggaran miliaran rupiah, plaponnya bisa runtuh seperti itu.
Kondisi memprihatinkan tersebut mendapat sorotan dari Haetami ketua umum PIRA ( Peduli Indonesia Raya ), di katakan kepada media, Sabtu (25/1/25 ) bahwa
Bangunan dua lantai SDN Sukamakmur 02 di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, mengalami kerusakan parah pada bagian plafon. Insiden ini terjadi belum lama ini, meskipun bangunan tersebut baru selesai dibangun setahun lalu dengan anggaran sebesar Rp 1.236.399.000,- yang berasal dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.
Proyek pembangunan ini dikerjakan oleh CV. Mardhotillah Mandiri berdasarkan Kontrak Nomor PG 02.02/872/SP/BH-CKTR/2023, tertanggal 4 Oktober 2023. Namun, insiden ini menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, terutama terkait kualitas pengerjaan dan pengawasan dari pihak berwenang.
Lanjut Haetami Abdallah, menyampaikan kekecewaannya atas kejadian ini dan meminta agar pihak kontraktor yang mengerjakannya harus bertanggung jawab dan segera diusut oleh aparat penegak hukum, dan di sidak oleh wakil rakyat khususnya komisi IV DPRD Kab Bekasi.
“Kami sangat kecewa dan prihatin dengan insiden ambruknya plafon bangunan dua lantai SDN Sukamakmur 02, karena bangunan ini baru selesai dibangun setahun lalu dengan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 1.236.399.000,- dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023,”ujar Haetami.
lebih lanjut, Haetami menduga adanya penyimpangan dalam proyek tersebut. “ Kami mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan investigasi yang transparan dan akuntabel terhadap insiden ini. Jika ditemukan adanya kelalaian atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi tegas,” tambahnya.
Lewat Insiden ini, perlu di pahami pentingnya keselamatan dan kualitas infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Bekasi, jangan ada yang terabaikan, oleh sebab itu Haetami dan banyak elemen masyarakat mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. (Red)
