Humbahas. Mitra-mabes.com
Efisiensi anggaran selalu terdengar dari pemerintah pusat dan nyaring digaungkan namun kenyataannya tidak sepenuhnya dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Hal itu kelihatan dari pelaksanaan tentang anggaran di tengah desakan, penghematan Pemkab Humbahas justru membelajakan lebi-kurang,
Rp 2,86 miliar untuk pengadaan lima unit mobil dinas baru yang ditapung, dianggarkan di APBD Tahun Anggaran 2025.
Empat (4 ) unit Toyota Fortuner diberikan kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ,
Kepala Kejaksaan Negeri Humbahas, Kapolres ,Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, dan Sekretaris Daerah (Sekda). Sementara satu unit Toyota Hiace diserahkan untuk Sekretariat Daerah.
Pengadaan dilakukan melalui sistem e-Katalog LKPP, dengan pemasok dari dealer resmi Auto, 2000. Menariknya, mobil-mobil tersebut sudah diserahkan secara fisik sejak awal 2025, ironisnya Administrasi pencatatan aset daerah belum rampung. keadaan ini dapat memunculkan temuan , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat peraturan mengharuskan kelengkapan Administrasi sebelum penggunaan barang milik daerah.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Syukur Berkat Marbun, mengungkapkan
Menurut Informasi yang berkembang bahwa pembelian mobil ini berawal dari surat permohonan resmi yang diajukan masing-masing instansi pada tahun 2024. Namun,
Perbedaan pendapat dari para pejabat sempat memicu kebingungan publik. adabsepihak menyebut Hiace sebagai “mobil full PKK”, tetapi
Sepihak lagi mengatakan bahwa mobil tersebut bukan untuk PKK, melainkan untuk operasional Sekretariat Daerah.
Perbedaan pendapat dari pejabat pemkab ini sempat membuat publik bingung dan bertanya-tanya soal transparansi dan kebijakan para pembuat program sebab mobil lama yang digunakan Forkopimda dinilai masih layak pakaia.
Fortuner lama itu masih, layak dan belum ada lima tahun pemakaiannya . Nampak Jelas keadaan mobil Fortuner masih layak dioperasikan.
Dalam pandangan Masyarakat, pemkab Humbang tidak berpandangan jauh untuk membangun seharusnya anggaran lebih di peru takkan pada memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik, termasuk membangun dibidang pertanian bukan prioritaskan mobil dinas mewah.
Mari kita lihat masih banyak desa yang seharusnya diperhatikan seperti bungus warga disana sangat mengharapkan perbaikan jalan dan pembangunan lainnya mungkin bukan hanya bungus masih banyak yang penting di perhatikan oleh pemkab HumbangHasundutan termasuk daerah-daerah lainnya.
[ Jurnalis-Smarth ]
