INDRAMAYU MBS,– Program netralisasi (pengosongan) seluruh gedung milik Pemerintah Kabupaten Indramayu berstatus meminjam memunculkan kontroversi. Hal itu setelah Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan akan tetap melaksanakan program netralisasi tersebut.
Bahkan, setelah menyasar gedung balai wartawan atau Graha Pers Indramayu untuk dikosongkan dan viral, kini Bupati Lucky mulai merembet ke gedung partai politik (parpol). Lucky Hakim menyebut, lembaga apapun yang menempati gedung milik pemerintah dengan status meminjam akan segera diambil alih.
“Teman-teman media juga harus memilki kedewasaan bukan pemerintah atau masyarakat saja tapi media juga sama. Mari kita belajar dewasa bagaimana pengertian meminjam dan memiliki.
Saya selaku bupati yang di tugasi oleh masyarakat Indramayu bersama wakil bupati salah satunya untuk menetralisir semua aset daerah Indramayu,” ungkap Lucky Hakim.
Menanggapi ancaman pengosongan gedung parpol, Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Sirojudin, angkat bicara. Ia menyayangkan pernyataan Lucky Hakim tersebut. Menurutnya, sebagai pejabat politik, bupati juga seharusnya menghormati partai-partai politik yang ada di Kabupaten Indramayu.
“Betul, kantor DPC PDIP Indramayu berstatus pinjam pakai, setiap lima tahun kami perpanjang. Jika bupati ngotot (pengosongan), kami terima. Hanya saja ingat, kami punya kekuatan politik (kursi) di DPRD. Partai Golkar juga saya yakin akan bersikap yang sama karena statusnya meminjam,” tukas Sirojudin saat menerima puluhan wartawan beraudiensi, Senin, 30 Juni 2025.
Menyikapi perintah pengosongan gedung GPI, Sirojudin secara tegas mendukung langkah wartawan. Langkah wartawan memprotes rencana itu, kata dia, merupakan tindakan elegan dan intelektual.
“Sebagai pimpinan DPRD, bersama komisi satu dan tiga yang diwakili bapak Suhendri dan bapak Sadar, mendukung langkah teman-teman wartawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu. Nanti akan kami undang dinas terkait untuk menanyakan urgensi pengosongan gedung-gedung yang dimaksud, termasuk gedung parpol,” ujar dia.
Menurutnya, Selasa besok (1/7) pihaknya akan memanggil pejabat dinas terkait seperti BKAD, Diskominfo termasuk Sekda dan Bupati Indramayu. “Kami dukung langkah wartawan, sebaiknya tetap ditempati saja, jangan di kosongkan karena gedung GPI mengandung histori yang layak dipertahankan sebagai tempat para wartawan,”tegas Plt Ketua DPRD Sirojudin.
(Thoha)
