INDRAMAYU, Mitramabes.com – Forum Honorer Database BKN Non-ASN 2022 Kabupaten Indramayu menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jumat (21/2/2025) di Ruang Paripurna.
Audiensi ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi 1 hingga Komisi 4 DPRD, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Amroni, S.IP., menegaskan bahwa DPRD siap mengawal aspirasi para tenaga honorer. Dari hasil diskusi bersama BKPSDM, disepakati bahwa proses pengangkatan tenaga honorer dalam database BKN akan dilakukan secara bertahap dalam dua tahun ke depan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan proses ini berjalan sesuai rencana. Sementara menunggu pengangkatan penuh, tenaga honorer yang belum diangkat akan menerima honor sesuai Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Indramayu,” ujar Amroni.
Sementara itu, Ketua Forum Honorer Database BKN Indramayu, Ilham, menyambut baik langkah ini. Ia optimis bahwa perjuangan honorer mulai menunjukkan hasil nyata. Berdasarkan rencana yang disepakati, sebanyak 2.393 tenaga honorer akan menyelesaikan proses pengangkatan dalam dua tahun ke depan.
Selama masa transisi, para tenaga honorer akan berstatus sebagai pegawai paruh waktu dengan gaji yang disesuaikan berdasarkan regulasi pusat terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Dua tahun ini akan menjadi momentum penting untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu,” kata Ilham.
Ia berharap agar seluruh proses pengangkatan bisa selesai pada 2025. Namun, jika masih terdapat kendala, Ilham tetap yakin bahwa dalam dua tahun ke depan seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu sesuai komitmen yang telah disampaikan BKPSDM.
Pada kesempatan ini, Ilham juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Indramayu, khususnya kepada pimpinan Komisi 1 hingga Komisi 4, yang dinilai telah memberikan dukungan penuh dalam perjuangan Forum Honorer.
“Kami berharap dukungan legislatif ini bisa semakin mendorong pihak eksekutif untuk segera merealisasikan pengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu,” tutup Ilham.
(Abid/Tim)
