Banda Aceh, Mbs.com – Setiap tahun, Dinas Kesehatan Aceh mengelola kue anggaran raksasa dari APBA dan dana Otsus. Dengan besarnya anggara bekum tentu menjamin masyarakat Aceh menjadi sehat. Dalilnya sudah sangat jelas: tugas pokok Dinas Kesehatan untuk menjaga kesehatan rakyat secara keseluruhan. Namun di lapangan, rakyat aceh tak merasakan manfaat dari besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehetan Aceh.
“Anggaran Ratusan Milyar itu justru lebih sering menjadi ajang bancakan bagi oknum pejabat dan rekanan piaraan oleh sang pejabat yang sudah mengakar,” sebut Anwar Daod, mantan Kombatan GAM asal Perlak, Sabtu, 26 Agustus 2025.
Bukan tanpa dasar, Anwar Daod mengutip Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP 2024 menunjukkan bagaimana praktik itu berjalan. Misalnya, rinci pria yang akrab dipanggil Tengku Rabo, untuk program “Penyediaan Layanan Kesehatan” di tingkat daerah, Dinas Kesehatan menganggarkan belanja sewa kendaraan bermotor khusus hingga Rp12,5 miliar, sewa gedung ratusan juta, bahkan paket sewa fasilitas umum yang tak jelas urgensinya, biaya perjalanan dinas mencapai Rp. 4.965.582.000, konsumsi makan minum RP. 1.005.873.309, belanja ATK 329.541.630 ini nyata- nyata pemborosan
“Pola pengulangan anggaran dengan nomenklatur serupa saban tahun memperlihatkan indikasi kuat adanya praktik “mark up” dan pengadaan fiktif,” ungkapnya.
Seorang sumber internal Dinkes Aceh membocorkan pola permainan tersebut. “Pegawai yang bermental mafia harus segera dimutasi ke kabupaten/kota. Sebaliknya, pegawai yang punya rekam jejak bagus harus ditarik ke Dinkes Provinsi. Itu satu-satunya cara memutus mata rantai mafia proyek di sini,” kata sumber itu.
Lembaga BPK RI dibuat Tak Berdaya Namun, praktik semacam ini tetap berlangsung karena lembaga pengawas terkesan menutup mata. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama bertahun-tahun hanya menyoroti hal-hal administratif, tanpa pernah menyentuh akar persoalan di Dinkes Aceh.
Mantan kombatan GAM asal Wilayah Peureulak, Anwar Daod alias Tengku Rabo, menyesalkan lemahnya peran BPK. “Saya curiga ada sesuatu yang terjadi, sehingga auditor BPK RI tidak berdaya di Dinas Kesehatan Aceh. Kalau begini terus, dana Otsus hanya menguntungkan dinas dan rekanan piaraan, bukan rakyat,” ujarnya.
Kondisi layanan kesehatan yang buruk ikut memperkuat kekecewaan publik. Tahun lalu, sebuah keluarga di Banda Aceh melaporkan dugaan malapraktik di RSUDZA yang berujung pada cacat permanen pasien. Di Aceh Timur, seorang ibu meninggal saat melahirkan karena diduga terlambat ditangani—dokter jaga tak berada di tempat.
“Anak saya meninggal karena terlambat ditangani. Alasannya dokter belum datang. Kalau beginilah kualitas rumah sakit, lebih baik kami ke Penang walaupun harus bayar mahal,” kata Mulyadi, warga Aceh Timur.
Rasa kecewa juga disampaikan Riska, pasien asal Lhokseumawe. “Sama saja bila dihitung-hitung. Meski gratis di Aceh, tapi pelayanan sangat jelek. Dokternya rata-rata anak pejabat dan orang kaya, saat melayani pasien ibarat tentara dapat musuh,” katanya dengan nada trauma.
Fenomena pasien Aceh berobat ke Malaysia semakin marak. Agen perjalanan mencatat lonjakan kunjungan pasien ke Penang dan Kuala Lumpur dalam lima tahun terakhir, meski mereka harus membayar jutaan rupiah. Bagi rakyat, itu tetap lebih meyakinkan ketimbang bergantung pada layanan kesehatan lokal.
Seorang aktivis mahasiswa menilai kasus-kasus itu mencerminkan bobroknya sistem pengawasan. “Ironis, rakyat yang sakit diperlakukan seperti beban. Anggaran triliunan hanya jadi bancakan, sementara rumah sakit tetap bobrok,” tegasnya.(Jamal/pak nek)
